Wabup Fajar Dorong Digitalisasi Transaksi hingga Desa pada HLM TP2DD 2026

Reporter : Damy

SUMEDANG | FOKUSPRIANGAN.ID – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 di Pondokan Hanjuang Hegar, Cimalaka, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Hj. Tuti Ruswati, perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, jajaran perangkat daerah, perbankan, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, transformasi digital harus didukung oleh data yang terintegrasi dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Pak Bupati selalu berpesan, good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, dan keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Karena itu, data harus terintegrasi melalui sistem digital,” ujar Fajar.

Ia menjelaskan, digitalisasi tidak hanya bertujuan mempermudah proses transaksi, tetapi juga memperkuat pengawasan, meningkatkan penerimaan daerah, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Fajar mencontohkan penerapan pembayaran digital melalui QRIS yang kini semakin luas digunakan pada sektor transportasi, pasar tradisional, rumah sakit, dan berbagai layanan publik lainnya. Menurutnya, perluasan penggunaan sistem pembayaran digital menjadi bagian penting dari transformasi pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti masih adanya aktivitas usaha yang belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pencatatan transaksi dan kepatuhan pajak.“Jangan sampai ada lagi transaksi yang tidak tercatat. Dengan digitalisasi semuanya bisa terekam dengan baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian transfer ke daerah, Fajar menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurutnya, capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Sumedang terus menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, peningkatan indeks tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah, kepatuhan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TP2DD memperkuat koordinasi, melengkapi data dukung penilaian ETPD, mempercepat digitalisasi pada sektor yang masih menjadi perhatian, serta memastikan setiap inovasi digital terdokumentasikan dengan baik.

Melalui HLM TP2DD Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan sejumlah target strategis hingga akhir tahun, di antaranya mempertahankan status digital pada indeks ETPD, meningkatkan nilai evaluasi kinerja TP2DD, memperluas transaksi non-tunai pada seluruh siklus APBD, mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi daerah, memperluas implementasi QRIS pada seluruh layanan publik, serta memperkuat kualitas data dan inovasi digital.

Selain itu, Pemkab Sumedang juga mendorong pembangunan ekosistem digital pemerintahan secara menyeluruh melalui integrasi sistem informasi antarperangkat daerah, pemanfaatan dashboard monitoring berbasis data, digitalisasi layanan BLUD dan BUMD, hingga perluasan pembayaran digital ke tingkat desa.

“PR terbesar kita adalah memperluas digitalisasi sampai ke desa. Masyarakat harus mendapatkan edukasi yang baik agar merasakan manfaat digitalisasi secara sukarela. Dengan sinergi seluruh pihak, saya optimistis Sumedang mampu menjadi daerah yang semakin maju dalam transformasi digital dan pelayanan publik,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumedang sekaligus Ketua Panitia HLM TP2DD, Mia Rohmiatin, melaporkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja TP2DD, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya, serta mempersiapkan penilaian Indeks ETPD Semester I Tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa seluruh transaksi belanja Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini telah dilaksanakan secara non-tunai. Adapun digitalisasi pada sisi penerimaan daerah terus dioptimalkan guna meningkatkan capaian indeks ETPD dan mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan.”Pungkasnya.