Pewarta : Aep Saepudin
KAB.GARUT. FOKUSPRIANGAN.ID – Di temui di Markaz DPC PBB Kab. Garut Jl. Gordah Kecamatan Kidul Garut, Jum’at, 3 Febuari 2023, H. Hudan Mushafuddin, S.Th.I selaku Ketua DPC PBB Kab. Garut menjelaskan bahwa PBB adalah Partainya Umat Islam, jadi siapapun warga negara Indonesia yang mau bergabung dan berjuang melalui PBB, Kami sangat terbuka lebar, betul bahwa basis massa dari PBB adalah Persatuan Islam, tapi untuk pemilu 2024, Kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Garut yang berkeinginan untuk menjadi anggota dewan, bisa mendaftar ke Bapilu DPC PBB Garut, di tunggu sampai pertengahan bulan Maret 2023, Kami sangat membutuhkan para aktivis muslim, para ulama, tokoh masyarakat untuk menjadi legislator baik di DPRD Garut, DPRD Provinsi Jabar dan DPR RI, karena PBB merupakan partainya Umat Islam. Tegasnya.
Selanjutnya di tuturkan Ustadz. Hudan Mushafuddin yang juga akan menjadi Caleg untuk DPRD Garut, bahwa hasil rapat bersama BAPILU, DPC PBB Kab. Garut mempunyai target meraih 4 kursi di DPRD Garut, 1 kursi di DPRD Provinsi Jabar dan 1 kursi di DPR RI.” Ucapnya penuh optimis.
“Pada Pemilu 2024, kami ingin mengembalikan kejayaan PBB seperti pada Pileg tahun 2009, dimana PBB dapat meraih 2 kursi di DPRD Garut sehingga bisa mengusung Pasangan Calbup Garut Rudy-Helmi dan hasilnya menang, H. Rudy Gunawan dan dr. Helmi Budiman di Lantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut Periode 2014 – 2019. Ucapnya penuh kebanggaan.
“Tapi setelah mereka memerintah, mereka lupa akan janji-janjinya sehingga pada Pemilu 2014, PBB tidak mendapatkan kursi, kami merasa kecewa sebagai Partai pengusung Calbup dan berada di Eksekutif, PBB tidak mendapatkan kursi sama sekali, dari dua menjadi Nol.” Cetusnya penuh kecewa.
“Makanya pada Pilkada Garut nanti, lebih baik mengusung/mendukung kader partai sendiri untuk menjadi Calbup/Cawabup, urusan menang atau kalah itu bukan masalah, intinya siapapun nanti yang terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati harus ingat pada sejarah awal pengusungan, setiap perjuangan pasti memerlukan cost politik dan biaya operasional, makanya seorang Bupati itu jangan melupakan sejarah alias jas merah.” Pungkasnya.
