Reporter : Damy
🇫🇴🇰🇺🇸 | SUMEDANG – Sebanyak 50 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Sumedang resmi dikukuhkan di GOR Tadjimalela Sumedang, Kamis (25/6/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang.
Dalam sambutannya, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan daerah maupun nasional.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
“Kalau desa maju, kecamatan akan maju, kabupaten akan maju, provinsi akan maju, dan Indonesia pun akan maju,” ujar Dony.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke tingkat desa. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, serta aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Bupati Dony juga menyampaikan apresiasi terhadap Program Jaga Desa yang diinisiasi Kejaksaan Republik Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih tertib, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang baik, pembangunan desa akan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat desa untuk menjaga sumber daya alam dan kearifan lokal sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, desa memiliki kekuatan besar yang harus dijaga, mulai dari sumber air, kawasan hutan, hingga lahan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan.
“Ketika sumber air terjaga, sumber hutan terjaga, dan sumber pangan terjaga, maka Indonesia akan terjaga,” tegas Dedi.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan yang banyak berada di wilayah pedesaan. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar dan tidak boleh meninggalkan kerusakan lingkungan.
“Hasil pemanfaatan sumber daya alam harus kembali kepada masyarakat desa. Jangan sampai daerah penghasil tetap miskin sementara lingkungannya rusak,” ujarnya.
Selain itu, Dedi menilai bahwa aparatur desa saat ini masih dibebani berbagai tugas administrasi yang cukup kompleks. Ia berharap ke depan pemerintah desa dapat lebih fokus pada pelayanan publik, pembangunan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga.
Pengukuhan 50 pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang ini diharapkan menjadi energi baru bagi penguatan kelembagaan BPD di Kabupaten Sumedang. Dengan peran yang semakin kuat, BPD diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat, mengawal jalannya pembangunan desa, serta memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ABPEDNAS Sumedang Resmi Dikukuhkan, Siap Kawal Aspirasi dan Pembangunan Desa.
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, BPD, aparat penegak hukum, dan masyarakat, desa-desa di Kabupaten Sumedang diharapkan mampu tumbuh menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan Jawa Barat dan Indonesia.
