Pemkab Pangandaran Resmikan UPTD PPA, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Reporter: Dede Irwan
Editor : A.Mulyana

PANGANDARAN | FOKUSPRIANGAN.ID – Upaya memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni dengan meresmikan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Selasa (10/11/2026).

Kehadiran unit pelayanan tersebut diharapkan menjadi pusat pengaduan sekaligus tempat pendampingan dan pemulihan bagi perempuan serta anak yang mengalami tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun bentuk eksploitasi lainnya.

Dalam peresmian tersebut, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menekankan bahwa UPTD PPA tidak boleh hanya menjadi fasilitas administratif, melainkan harus benar-benar hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia meminta seluruh petugas mengedepankan pendekatan kemanusiaan, menjaga privasi korban, serta memberikan pendampingan tanpa diskriminasi. Menurutnya, korban harus mendapatkan rasa aman dan tidak boleh kembali mengalami tekanan akibat perlakuan yang kurang tepat selama proses penanganan.

“Jadikan UPTD PPA sebagai tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman. Layani setiap korban dengan penuh empati, jangan sampai ada sikap menyalahkan atau menghakimi mereka,” tegas Citra.

Laporan Kekerasan Mengalami Peningkatan
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 40 laporan kasus kekerasan di Kabupaten Pangandaran.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, dengan kasus kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan yang mendominasi. Sementara 18 laporan lainnya berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2025 yang mencatat 28 kasus. Meski terjadi peningkatan, Bupati menilai bertambahnya laporan juga dapat menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan serta meningkatnya keberanian korban dalam mencari perlindungan.

Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan bahwa persoalan serupa juga menjadi perhatian serius di tingkat provinsi. Hingga saat ini, laporan kasus kekerasan di Jawa Barat tercatat mencapai 3.616 kasus.

Menurut Siska, keberadaan UPTD PPA di Pangandaran merupakan bagian penting dari penguatan pelayanan perlindungan masyarakat. Penanganan korban harus dilakukan secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta pemulihan kondisi korban.

Siska juga mengingatkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual membutuhkan kepekaan khusus. Petugas tidak boleh mengajukan pertanyaan yang berpotensi menimbulkan trauma baru atau membuat korban merasa bersalah atas kejadian yang dialaminya.

Ia mencontohkan, pertanyaan mengenai pakaian yang dikenakan korban ketika peristiwa berlangsung merupakan hal yang tidak semestinya dijadikan bahan untuk menyudutkan korban.

Menurutnya, tugas utama petugas adalah memberikan perlindungan, pendampingan, serta membantu proses pemulihan, bukan melakukan penghakiman.

Selain itu, keamanan rumah aman atau Safe House harus menjadi perhatian serius. Identitas dan lokasi tempat perlindungan wajib dijaga kerahasiaannya agar korban terhindar dari ancaman, tekanan maupun campur tangan pihak lain.

Dalam upaya memperkuat layanan pemulihan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merencanakan penempatan 200 psikolog klinis dan umum di berbagai wilayah pada 2027. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendampingan psikologis bagi korban kekerasan sekaligus membantu mengatasi persoalan perundungan di lingkungan pendidikan.

Siska turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya modus perekrutan tenaga kerja dengan iming-iming pekerjaan mudah dan tawaran gaji tinggi.

Bangun Sinergi untuk Penanganan Kasus
Tidak hanya mengandalkan UPTD PPA, Pemkab Pangandaran juga menyiapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perempuan dan Anak melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) tingkat kabupaten.

Tim tersebut nantinya melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga diharapkan dapat memperkuat akses korban terhadap pendampingan hukum.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, penanganan kasus diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, mulai dari penerimaan laporan, perlindungan darurat, pendampingan hukum, hingga pemulihan korban.

Dengan diresmikannya UPTD PPA, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin optimal, sekaligus mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.”Tutupnya.