KAB.GARUT | FOKUSPRIANGAN.ID – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyatakan dukungannya terhadap pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Ia bahkan meminta agar proses pemeriksaan dilaksanakan secara menyeluruh, khususnya terhadap pengadaan barang dan jasa bidang infrastruktur pelayanan publik tahun anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Syakur saat menghadiri Entry Meeting pemeriksaan kepatuhan yang berlangsung di Aula BPKAD Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II BPK Perwakilan Jawa Barat, Yitno, bersama jajaran tim pemeriksa serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari upaya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Terlebih, saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi, memperbaiki perencanaan, serta melahirkan berbagai inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Perencanaan yang baik harus diikuti pengawasan yang ketat. Di tengah efisiensi ini, ini bisa jadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi, bukan jadi alasan untuk kerja asal-asalan,” tegas Syakur.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah terus dilakukan secara berkala. Dirinya ingin memastikan setiap perencanaan yang telah disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Bahkan, pengawasan internal terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Bahkan saya juga punya aplikasi yang bisa mengecek semuanya termasuk absen dan lain-lain. Saking cintanya saya kepada teman-teman ASN supaya mereka bisa bekerja lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syakur berharap tim pemeriksa BPK dapat memberikan masukan, arahan, serta pembinaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Ia menegaskan, setiap temuan maupun kekurangan harus menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin baik dan akuntabel.
“Sekali lagi terima kasih bapak. Mohon kiranya bisa membantu kami, kami juga mengemban amanat dari masyarakat. Kalau ada yang salah bisa kita perbaiki,” tandasnya.
Melalui pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berharap pengelolaan anggaran, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa infrastruktur pelayanan publik, semakin transparan, tertib, dan sesuai regulasi.
Bagi pemerintah daerah, pengawasan BPK bukan sekadar proses pemeriksaan, melainkan juga menjadi sarana evaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.”Tutupnya.
