Pewarta : Aep Saepudin
KAB.GARUT | FOKUSPRIANGAN.ID – Bertempat di Kantor BGN (Badan Gizi Nasional) Jl. Lunjuk Kadungora – Garut, Kamis, 24 Juli 2025 telah di gelar rapat rutin KPP PM GATRA yang di hadiri langsung oleh Rd. H. Holil Aksan Umarzen selaku Ketua PM GATRA, DR (HC) H. Isep Basir selaku Ketua KPP CDOB Garut Utara, Ir. H. Dede Salahudin, MM selaku Sekertaris Umum, H. Deden Sopian, SHi, H. Taufik Hidayat, H. Enceng, Ruhimat, Aep Saepudin, H. Haris, Aas Ahmad Syafi’i, Asep Suhendar dan Camat Kadungora.
Rapat dipimpin langsung oleh H. Dede Salahudin dengan agenda pembahasan tentang Pembagian Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang, Pembahasan Kajian Fisibility Study, Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Pembangunan, Pengadaan lahan Tanah Ibukota Pemerintahan DOB Garut Utara dan Pembahasan bahan-bahan materi untuk audensi kepada Deputi Stap Wakil Presiden yang akan di laksanakan pada tgl 1 Agustus 2025.
Dalam pemaparannya Rd. H. Holil Aksan Umarzen mengucapkan terimakasih kepada H. Isep Basir selaku Ketua II PM GATRA yang juga sebagai Ketua KPP CDOB GATRA, dimana beliau merupakan seorang tokoh masyarakat yang juga seorang Kepala Desa yang sangat mengetahui persis tentang seluk beluk pemerintahan di Kabupaten Garut,” Ujarnya
Selanjutnya Ketua PM GATRA menjelaskan bahwa Kepengurusan KPP berbentuk Presidium sebanyak 7 orang, dimana salahsatu tugasnya untuk mempersiapkan teknis dan infrastruktur yang harus benar-benar kongkrit sehingga pada saat di survey oleh Dirjend Kemendagri telah memenuhi syarat semuanya. Untuk itu ketika dibutuhkan personil dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan sepenuhnya diberikan kewenangan kepada Ketua KPP CDOB Garut Utara,” Ungkapnya
Alhamdulillah berdasarkan kajian Akademik UNPAD, CDOB Garut Utara telah mendapatkan poin 378, sehingga di nyatakan layak dan mampu untuk menjadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara, Keberadaan GATRA merupakan pintu gerbang Priangan Timur di Jawa Barat yang nantinya bisa meningkatkan roda perekonomian sehingga IPM Garut bisa meningkat baik itu di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.
Untuk keamanannya, jika Gatra telah menjadi Kabupaten, in sya Allah GATRA cukup kondusif, aman dan terkendali, demikian pula untuk investasi sudah mengalami peningkatan dan banyak perusahaan/investor yang melirik ke Garut Utara, Dimana tingkat perekonomian masyarakatnya sekarang ada kenaikan sekitar 17%, semoga ini menjadi nilai plus pada saat nanti di monitoring oleh Dirjend Kemendagri CDOB Garut Utara dinyatakan memenuhi syarat untuk segera di Paripurnakan oleh DPR RI,” Pungkasnya
Sementara itu H. Isep Basir selaku Ketua KPP CDOB GATRA dalam pemaparannya menyatakan bahwa perjuangan CDOB Garut Utara sudah cukup lama dimulai sejak tahun 2010, dimana berdasarkan hasil kajian tahun 2024 jumlah penduduk yang ada di Garut Utara sudah mencapai 700.000 lebih,” Ujarnya
Selanjutnya H. Isep Basir menuturkan tentang perjuangan dari para Deklalator DOB Garut Utara, mulai dari kelengkapan administrasi dukungan dari para Kades dan BPD, Pembuatan Proposal Pengusungan ke DPRD Garut, Deklarasi Kepengurusan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Utara (P3KGU), Rapat Paripurna DPRD Garut, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tentang CPDOB Kabupaten Garut Utara yang sekarang tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat/Mendagri, DPD, DPR, Wapres dan Presiden,” Ucapnya
Beberapa hal yang perlu di siapkan yaitu bahan-bahan dokumentasi hasil kajian Akademik Fisibility Study mengenai Kewilayahan, Jumlah Penduduk dan Ibukota Pemerintahan serta tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan dan pengadaan lahan tanah untuk Ibukota Kabupaten Garut Utara,” Tandasnya
Diakhir pemaparannya H. Isep Basir yang juga dipercaya sebagai Dewan Penasihat APDESI Kabupaten Garut, “Setiap pengurus baik di PM GATRA maupun di KPP CDOB Garut Utara harus tahu diri dan tahu batasan serta kapasitas sesuai jabatannya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tugas dan fungsinya, dimana hasil kerjanya agar segera melaporkan ke Ketua Bidangnya masing-masing,” Imbuhnya penuh harap.
Sementara H. Haris, SH selaku Ketua Bidang Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ibukota mengatakan, “Untuk suksesnya penataan ibukota pemerintahan dan kebijakan pembangunan dibutuhkan suport dari para pengusaha khususnya untuk pengadaan lahan tanah, Alhamdulilah hasil pertemuan dengan para pengusaha yang ada di Garut Utara, pada prinsipnya mereka sangat mendukung dan bersedia untuk berkontribusii dan membantu buat pengadaan lahan tanah untuk ibukota Pemerintahan Kabupaten Garut Utara,” Ungkapnya
Setelah itu kemudian diberikan kesempatan kepada para pengurus KPP PM GATRA untuk memberikan masukan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat audensi ke Deputi Stap Ahli Wakil Presiden, Penyempurnaan AD/ART, Revisi Kepengurusan dan mengajukan Surat Keputusan PM GATRA ke Kemenkumham RI oleh Notaris.
