Pewarta : Aep Saepudin

BANDUNG | FOKUSPRIANGAN.ID – Dengan adanya Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang penambahan kuota siswa per kelas menjadi 50 orang, sangat berdampak terhadap sekolah dasar dan menengah yang dikelola Majelis Dikdasmen Muhammadiyah di Jawa Barat. PWM Jabar berpendapat bahwa seharusnya kebijakan yang hendak dikeluarkan oleh Gubernur dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait dari penyelenggara lembaga pendidikan, khususnya sekolah swasta.

Ketika di konfirmasi kepada Dr. Iu Rusdiana, M.Si selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat melalui sambungan cellurernya Kamis, (17/07/25), mengatakan, “Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non Formal, Dengan kebijakan Gubernur Jabar tersebut ini sangat terdampak sekali, Ia menyebut ada beberapa sekolah hingga sekolah favorit di Muhammadiyah sekarang jumlah siswa yang mendaftar berkurang dari tahun sebelumnya,” Ungkapnya

Selanjutnya Dr. Iu Rusdiana menuturkan. “Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak dengan kebijakan tersebut di beberapa sekolah, salahsatu contohnya Sekolah Muhammadiyah di Sukabumi, Depok serta Garut yang mengalami dampaknya, di salahsatu sekolah SMK di Garut pada tahun Pelajaran 2024 – 2026 meluluskan 206 siswa sedangkan yang mendaftar untuk tahun 2025 – 2026 hanya ada 153 orang,” Imbuhnya

Sementara itu sekolah favorit SMK Muhammadiyah 1 Cikampek pada tahun ini meluluskan 789 orang sedangkan yang mendaftar sekarang berkurang menjadi 642 orang, ini karena masyarakat lebih memilih menyekolahkan putra – putrinya di sekolah negeri,” Cetusnya.

Sekwi PWM Jabar menyebut keberadaan siswa-siswa tersebut sangat membantu sekolah – sekolah yang ada di Muhammadiyah, sebab biaya studi dari para siswa tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap operasional sekolah. Kami berharap agar pemerintah kalau mau mengambil kebijakan dikaji dulu secara mendalam. Bukan apa-apa, karena sekolah swasta itu berjuang dari awal dan sudah puluhan tahun merintisnya yaitu sejak Indonesia merdeka bahkan Muhammadiyah sebelum itu telah menyelenggarakan pendidikan dibawah binaan majelis Dikdasmen,” Sahutnya

Diakhir pembicaraan Sekertaris Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat meminta agar Pemerintah bisa menghargai perjuangan sekolah – sekolah swasta yang sudah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan ikut serta mencerdaskan anak bangsa yang tidak ter-cover oleh pemerintah sendiri. Saya sangat memahami alasan pemerintah menambah kuota rombel untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Namun perlu diingat tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan kualitas pembelajaran yang mumpuni, jika di kelas jumlah siswanya mencapai 50 orang bagaimana akan tercipta kwalitas yang baik.”Ujarnya

“Kami berharap agar Gubernur Jawa Barat banyak bertanya kepada pakar pendidikan apalagi di Jawa Barat banyak Campus terkemuka yang dapat memberikan pandangan terkait itu. Jangan ugal-ugalan mengambil kebijakan, hargai perjuangan (sekolah) swasta yang selama ini melakukan upaya proses pendidikan dalam rangka mendukung program pemerintah tentang Wajardikdas 12 tahun.” Pungkasnya.