JAKARTA | FOKUSPRIANGAN.ID – Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan kemanusiaan. Karena itu, pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di DKI Jakarta dinilai perlu terus dibenahi agar semangat membantu sesama tetap tumbuh tanpa menimbulkan kesan adanya kewajiban bagi masyarakat.

Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara, Ramdansyah, menilai dugaan polemik yang muncul terkait penggalangan Bulan Dana PMI harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mendorong pembenahan sistem komunikasi, pengawasan, serta keterbukaan pengelolaan dana agar kegiatan kemanusiaan tersebut dapat berjalan lebih baik.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penegasan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Kamis (8/10/2026), mengenai pelaksanaan Bulan Dana PMI yang tetap mengedepankan prinsip sukarela tanpa penetapan nominal yang mengikat.

Menurut Ramdansyah, persoalan yang muncul seharusnya menjadi kesempatan bagi PMI dan pemerintah daerah untuk memperjelas mekanisme penggalangan dana sekaligus menjaga partisipasi masyarakat.

“Dinamika ini tidak boleh berhenti pada perdebatan dangkal mengenai legalitas pengumpulan dana semata. Hal yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana menjaga jiwa dan semangat gotong royong kemanusiaan warga DKI Jakarta tetap hidup tanpa menimbulkan kesan beban atau tekanan birokrasi,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Minggu (11/10/2026).

Ia menjelaskan, Bulan Dana PMI yang berlangsung pada 1 September hingga 30 November 2026 merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi terhadap berbagai kegiatan kemanusiaan. Target pengumpulan dana yang ditetapkan organisasi, menurutnya, perlu dipahami sebagai bagian dari perencanaan internal, bukan sebagai kewajiban nominal bagi setiap orang atau instansi.

Ramdansyah juga menyoroti pentingnya komunikasi yang tepat, khususnya di lingkungan birokrasi. Imbauan untuk berpartisipasi, kata dia, jangan sampai dipersepsikan sebagai perintah yang mengikat.

Pengalaman pelaksanaan Bulan Dana PMI di Jakarta Utara, menurutnya, menunjukkan bahwa pendekatan persuasif, administrasi yang tertib, dan koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk membangun partisipasi masyarakat yang sehat.

Pelayanan Kemanusiaan Membutuhkan Dukungan Bersama

Ramdansyah mengingatkan bahwa PMI memiliki beragam tugas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pelayanan darah, penanganan keadaan darurat, bantuan kebencanaan, hingga pelayanan ambulans, seluruhnya membutuhkan dukungan operasional yang berkelanjutan.

Ia menyebut, selama periode 2020–2025, PMI Provinsi DKI Jakarta menerima 1.685.551 kantong darah dari para pendonor. Untuk menjaga kualitas darah tersebut, dukungan anggaran bagi perawatan dan revitalisasi peralatan pengolahan darah dinilai penting.

Selain pelayanan darah, dana masyarakat juga disebut mendukung pelayanan ambulans darurat untuk kecelakaan lalu lintas, kebakaran, serta pelayanan jenazah dengan total 38.500 kasus selama periode tersebut.

Pada rentang waktu yang sama, sebanyak 18.500 paket bantuan logistik juga disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan kebakaran.

Ramdansyah menilai, berbagai layanan itu memperlihatkan pentingnya keberadaan sistem pendanaan yang memadai agar PMI dapat menjalankan tugasnya secara konsisten.

Dukungan pemerintah melalui anggaran yang sesuai dengan kewenangannya, serta kontribusi sukarela masyarakat, diharapkan dapat berjalan beriringan dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan.

Ia menambahkan, penggalangan Bulan Dana merupakan salah satu upaya memperoleh dukungan masyarakat untuk menunjang kegiatan PMI sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lima Rekomendasi untuk Membenahi Bulan Dana PMI. Untuk mencegah polemik serupa terulang, Ramdansyah mengajukan lima rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi PMI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1. Perjelas informasi mengenai sumbangan sukarela

PMI bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme Bulan Dana. Informasi harus disampaikan secara konsisten agar masyarakat memahami bahwa sumbangan diberikan atas dasar kesadaran dan kerelaan, bukan karena tekanan.

2. Luruskan pemahaman mengenai target penggalangan

Target dana hendaknya dijelaskan sebagai acuan perencanaan dan evaluasi organisasi. Penyampaiannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak ditafsirkan sebagai kewajiban menyetor sejumlah uang bagi individu, wilayah, maupun instansi.

3. Perkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

Evaluasi perlu dilakukan secara berkala sejak tahap persiapan hingga kegiatan berakhir. Koordinasi yang baik diperlukan untuk mengantisipasi kesalahpahaman, menangani keluhan, dan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

4. Buka informasi penerimaan dan penggunaan dana

Keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, laporan penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana perlu disampaikan melalui kanal resmi, disertai informasi hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik apabila tersedia dan dapat dipublikasikan.

5. Libatkan PMI dalam program kesejahteraan masyarakat

Kemitraan PMI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diperkuat melalui keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan kemanusiaan semakin terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ramdansyah berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola Bulan Dana PMI, sekaligus menjaga hubungan yang konstruktif antara organisasi kemanusiaan, pemerintah, dan masyarakat.

Baginya, keberhasilan penggalangan dana tidak cukup dinilai dari jumlah uang yang terkumpul. Kepercayaan masyarakat, kesediaan untuk membantu secara sukarela, serta manfaat nyata yang dirasakan penerima layanan juga menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut.

“Gotong royong kemanusiaan tidak dapat dipaksakan melalui instruksi; ia lahir dari kesadaran nurani warga. Bagi PMI, keberhasilan Bulan Dana tidak sekadar diukur dari nominal rupiah yang terkumpul, melainkan dari seberapa tinggi kepercayaan publik yang berhasil dijaga,” pungkasnya.

Dengan evaluasi dan pembenahan yang berkelanjutan, Bulan Dana PMI diharapkan tetap menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung aksi kemanusiaan, dengan mengedepankan prinsip sukarela, keterbukaan, dan akuntabilitas.