KAB.TASIK| FOKUSPRIANGAN.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui strategi yang terarah dan berbasis data.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang digelar di Aula Wiradadaha Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., bersama jajaran pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada perkembangan kondisi kemiskinan sekaligus strategi dan langkah intervensi yang perlu dilakukan agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan. Angkanya turun dari 11,50 persen pada 2021 menjadi 10,15 persen pada 2025.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyampaikan bahwa penurunan tersebut merupakan perkembangan yang perlu diapresiasi. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian terhadap masyarakat yang masih membutuhkan dukungan melalui program intervensi yang sesuai dengan kondisi mereka.
“Capaian penurunan tersebut tentu patut kita syukuri. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih tepat. Oleh karena itu, data harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025, terdapat 328.726 keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Rinciannya, desil 1 sebanyak 80.484 keluarga, desil 2 sebanyak 70.286 keluarga, desil 3 sebanyak 86.787 keluarga, dan desil 4 sebanyak 91.169 keluarga.
Menurut Asep, data tersebut perlu dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program. Dengan demikian, berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Selain berbasis data, Asep juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Menurutnya, persoalan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sehingga penanganannya membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Saya berharap forum TKPKD ini dapat menjadi ruang untuk menyatukan perspektif tersebut. Jangan sampai perangkat daerah bekerja dengan targetnya masing-masing, sementara persoalan yang dihadapi masyarakat bersifat lintas sektor,” ungkapnya.
Ia berharap koordinasi melalui TKPKD dapat menghasilkan langkah yang lebih terintegrasi, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para Asisten Daerah, para Kepala SKPD, para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, para Camat, serta para perencana pada perangkat daerah se-Kabupaten Tasikmalaya yang mengikuti kegiatan secara daring.
