Pewarta : Damy
SUMEDANG | FOKUSPRIANGAN.ID – Pemerintah Kabupaten Sumedang menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Pemprov Jawa Barat dengan membentuk Lembaga Aduan MBG. Lembaga ini akan menjadi wadah laporan dan masukan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan MBG yang disediakan di sekolah-sekolah.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan, pembentukan lembaga aduan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil Rakor MBG yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di BalePakuan Bogor, Senin (29/9/25).
“Salah satu hasil Rakor MBG, kabupaten/kota diwajibkan membentuk lembaga aduan di bawah koordinasi bupati/walikota,” ungkap Bupati Dony.
Pemprov Jawa Barat sendiri segera membentuk Satgas Evaluasi dan Monitoring MBG yang akan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, pengiriman, hingga pemeriksaan kualitas makanan. Gubernur Dedi menegaskan, setiap porsi makanan harus sesuai alokasi Rp10 ribu dengan keuntungan penyedia Rp2 ribu per porsi. Apabila ada pengurangan, maka akan dikenakan konsekuensi berupa sanksi administratif, penghentian kemitraan, bahkan potensi pidana korupsi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mengusulkan pembangunan dapur sekolah untuk sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang. Dapur tersebut nantinya bisa dikelola secara gotong royong dengan melibatkan orang tua siswa, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Gubernur Dedi menekankan, Program MBG bukan hanya sekadar penyediaan gizi untuk siswa, melainkan juga menjadi stimulus ekonomi daerah. Tenaga kerja direkrut dari wilayah setempat, bahan pangan dipasok oleh petani dan pelaku usaha lokal, sehingga sirkulasi ekonomi dapat tercatat dalam data Bappeda dan ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan dukungan penuh pemerintah pusat. BGN akan mengalokasikan lebih dari Rp57 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Dana ini tidak dikelola langsung oleh Pemda, namun manfaatnya akan dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan adanya sinergi pusat dan daerah, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat ganda: meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.”Tutupnya.
