Pewarta: Dede Irwan
KAB.CIAMIS | FOKUSPRIANGAN.ID – Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kabupaten Ciamis menekankan pentingnya strategi penguatan Perekonomian, dalam sesi reses anggota DPRD Jawa Barat Dapil XIII, H. Didi Sukardi, S.E. Ketua IPEMI Kab. Ciamis, Hj. Ega Haryati dan Pengurus Anggota IPEMI Se- Kab. Ciamis yang berlangsung di Saung Sawah, Ciamis ini Sabtu (26/7/2025).
Dalam paparannya, Hj. Ega Haryati menyampaikan kepada awak media, berbagai program strategis Pemkab Ciamis di bidang Perekonomian. Ia menyoroti tiga fokus utama: peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengurangan angka pengangguran, dan penguatan ekonomi inklusif berbasis kearifan lokal serta kewirausahaan.
“Program-program yang kami rancang sebagai respons adaptif terhadap dinamika pasar kerja lokal dan global. Visi kami adalah menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kompetitif dan mandiri,” jelasnya.
3 Pilar Utama Program Strategi Ketenagakerjaan. Lebih lanjut Hj. Ega menjelaskan, bahwa program Perekonomian Pemkab Ciamis bertumpu pada 3 pilar utama. Antara lain Peningkatan Kualitas SDM: Dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.
Kemudian, Penurunan Pengangguran: Dicapai dengan memperluas akses penempatan kerja, bursa kerja, dan program magang. Dan Penguatan Ekonomi Inklusif: Melalui dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan lokal.
Hj. Ega berharap sinergi antara IPEMI dan pemerintah daerah dan legislatif dapat terus terjalin guna membentuk SDM dan Perekonomian yang lebih baik dan berdaya saing.
“Sinergi ini sangat penting dalam menjawab tantangan Perekonomian, termasuk pengangguran terbuka dan kesenjangan keterampilan. Semoga program ini tidak hanya menjangkau kota, tapi juga menyentuh desa-desa, agar semangat kemandirian ekonomi benar-benar merata,” Ucap Hj. Ega.
Anggota DPRD Provinsi Jabar Didi Sukardi menyampaikan, Ia menambahkan bahwa tantangan ekonomi global turut memengaruhi kondisi Perekonomian di daerah.
“Kita menghadapi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, ditambah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana. Ini persoalan serius,” pungkas Didi.
