Jakarta – Serikat Tani Nelayan (STN) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya peredaran pupuk palsu yang terus berulang setiap tahunnya. Ketua Umum STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa kondisi ini mengancam kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam keterangan tertulisnya, Rifai menanggapi temuan terbaru Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran. Kerugian akibat praktik curang ini diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun per tahun. “Skandal pupuk palsu ini adalah sinyal darurat bagi pemerintah. Kita butuh langkah tegas dan sistemik, bukan sekadar reaksi sesaat,” tegas Rifai.
Ia menilai kasus ini mencerminkan rapuhnya rantai pasok pupuk di Indonesia dan memperlihatkan ketergantungan petani pada sistem yang rentan manipulasi. Menurutnya, petani kecil, khususnya mereka yang bergantung pada pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi korban utama saat gagal panen akibat penggunaan pupuk palsu.
“Gagal panen bukan hanya soal kerugian uang, tapi menyangkut keberlangsungan hidup petani dan masa depan pangan Indonesia,” tambah Rifai.
Sebagai solusi jangka panjang, STN mendesak pemerintah untuk segera memperkuat industrialisasi pupuk nasional. Rifai menekankan pentingnya pembangunan industri pupuk yang mandiri, berkualitas, dan terjangkau, guna menjamin keberlangsungan usaha tani di tengah tantangan global.
STN mengajukan empat poin tuntutan kepada pemerintah:
-
Percepatan pembangunan industri pupuk nasional yang melibatkan organisasi petani dalam perencanaan dan pengawasan, agar kebutuhan riil petani di lapangan benar-benar terpenuhi.
-
Pengembangan teknologi produksi pupuk berbasis sumber daya lokal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mendorong kemandirian ekonomi petani. Ini termasuk pengembangan pertanian organik sebagai wujud pangan lestari.
-
Penindakan tegas terhadap mafia pupuk dan pemalsu, dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera.
-
Peningkatan akses petani terhadap pupuk bersubsidi yang berkualitas, melalui sistem distribusi yang transparan dan akuntabel.
Kedaulatan Pangan Dimulai dari Petani
STN menyatakan dukungannya terhadap visi Menteri Pertanian yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut Rifai, visi tersebut hanya akan menjadi slogan belaka jika pemerintah tidak memulai dari penguatan sektor paling mendasar, yaitu pupuk dan ekosistem pertanian yang adil bagi petani.“Ini bukan semata-mata soal angka produksi. Ini soal keadilan. Petani adalah tulang punggung kedaulatan pangan bangsa. Jika pupuk saja tidak aman, bagaimana kita bisa bicara soal kemandirian pangan?” tegasnya.
STN mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas tani, untuk bersatu mendorong pemerintah mewujudkan industrialisasi pupuk nasional.“Tanah, modal, teknologi modern, dan pupuk murah massal harus menjadi hak petani. Kita butuh pertanian yang maju, berdikari, dan berdaulat,” pungkas Rifai.
