Pewarta : Damy
SUMEDANG | FOKUSPRIANGAN.ID – Kabupaten Sumedang kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang progresif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan, karakter generasi muda, dan pelayanan sosial.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Aula Tampomas Setda Sumedang, Kamis (8/5/25). Rakor yang dihadiri oleh Wakil Bupati M. Fajar Aldila, Sekda Tuti Ruswati, para kepala SKPD, camat, dan Apdesi ini membahas sejumlah mandat strategis dari Pemprov Jawa Barat yang harus segera diimplementasikan.
Salah satu program unggulan yang akan segera dilaksanakan adalah penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi anak-anak berkategori khusus, yang akan dimulai pada Jumat (9/5) di Makodim Sumedang. Program ini melibatkan 40 siswa dari berbagai latar belakang—binaan Polres, anak Rumah Aman, hingga peserta mandiri—dan dirancang secara holistik dengan pelibatan orang tua dalam sesi parenting. Menariknya, Sumedang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jabar sebagai pilot project program ini.
Tak hanya itu, Sumedang juga sedang mempersiapkan lima titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wilayah seperti Jatigede, Tomo, Pamulihan, dan Tanjungsari menjadi fokus utama demi menjamin pemerataan akses pangan sehat untuk minimal 3.000 anak di tiap lokasi.
Kabar baik lainnya datang dari inisiatif Kementerian Sosial RI yang mempercayakan Sumedang sebagai daerah prioritas dalam uji coba pendirian Sekolah Rakyat. Dimulai Juni 2025, program ini akan menghadirkan enam rombongan belajar (2 SMP dan 4 SMA) yang akan menempati sementara Balai Latihan Kerja, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas.
Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, dalam arahannya menegaskan pentingnya kemandirian fiskal dan karakter generasi muda sebagai fondasi kemajuan daerah. Ia juga menyoroti urgensi penguatan layanan Keluarga Berencana untuk mencegah pernikahan dini dan kemiskinan struktural.”Ucapnya.
Terkait isu lingkungan, Wabup juga menekankan perlunya shock therapy bagi pelanggaran kebersihan, termasuk wacana kerja sama dengan Kalapas untuk pembinaan langsung bagi pelanggar serta pemasangan CCTV di titik rawan pembuangan sampah sembarangan.
Selain itu, program unggulan “Koperasi Merah Putih” berbasis desa juga kembali disorot sebagai solusi konkrit pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menekan praktik rentenir dan bank emok.
Rakor ditutup dengan pembahasan penanganan bencana longsor di Cisarua yang saat ini tengah ditangani oleh BNPB bersama Dinas Perkimtan. Pemerintah tengah mengkaji relokasi warga dan mendesain hunian sementara (huntara) yang layak.
Sumedang terus bergerak. Membangun dari desa, mempersiapkan generasi emas, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Bersama, kita wujudkan Sumedang Simpati yang maju, unggul, dan berkarakter.
