FAM Pertanyakan Keseriusan Kejari Cilegon Ungkap Kasus Suap Parkir Kadishub Cilegon

0

CILEGON, FOKUSPRIANGAN ID – Front Aksi Mahasiswa (FAM) Cilegon mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Cilegon untuk mengusut tuntas kasus suap pengelolaan parkir yang menjerat pejabat tinggi Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi. FAM menilai hingga kini kasus tersebut belum menemui titik terang. Jumat (24/9/21).

Sekjen FAM Cilegon Fajrul mengatakan, sudah satu bulan kasus yang melibatkan mantan Kadishub Cilegon itu belum ada kejelasan, karena yang hanya terungkap Kadishub Cilegon saja, sementara pemberi suap dalam kasus ini belum terungkap.

“Apa kabar Kejari dan pemberi suap,
1 bulan sudah kasus suap terhadap salah satu pejabat tinggi yaitu Kadishub kota Cilegon ini berlalu, tetapi hingga 1 bulan ini Kejari Cilegon belum ada kemajuan tentang kasus ini,” ungkapnya.

Fajrul mengungkap, FAM Cilegon mendesak Kejari Cilegon untuk tegas mengupas tuntas dalam mengungkap kasus tersebut.

“Terutama, terhadap sang pemberi suap yang hingga saat ini belum terungkap bahkan masih menjadi saksi saja dalam kasus ini. Ada apakah ini? Apakah Kejari Cilegon di hadang oleh oknum yang tidak ingin melanjutkan kasus 1 bulan yang lalu ini atau memang ketegasan Kejari Cilegon yang sudah mulai tumpul terhadap kasus yang melibatkan salah satu pejabat tinggi kota cilegon. Apakah kejari maen mata dengan si pemberi suap? Kejari harus tuntas menangani kasus ini jangan sampai kejari tumpul dan diam,” terangnya.

Fajrul menegaskan, FAM Cilegon ingin Kejari Cilegon untuk memperjelas perkembangan kasus ini dan diungkapkan secara terbuka agar masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon dapat mengetahui tentang perkembangan kasus suap yang melibatkan salah satu pejabat tinggi kota Cilegon.

Sementara itu, di tempat terpisah M. Lukman Hakim pengacara muda asal Kota Cilegon mengungkapkan, Ketika kasus dugaan suap yg menjerat Kadishub non aktif selaku penerima suap / grativikasi minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, seharusnya tidak ada alasan lagi Kejari Cilegon untuk kemudian menetapkan TSK juga kepada si pemberi suap.

Baca Juga  Kepala Bank BRI Unit Cicurug Sebut Agen BRI Link Berkembang Pesat di Cicurug

“Terkecuali berdasarkan hasil pemeriksaan dalam kasus tersebut adalah kasus pemerasan vide Pasal 368 KUHP barulah si pemberi tidak dapat dikenakan sanksi pemidanaan karena posisinya sebagai korban. Maka dari itu, asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) juga harus di kedepankan oleh penyidik dalam mendalami suatu perkara pidana,” pungkasnya M. Lukman.

Penulis: Aan.SGT

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here