Ada 3000 Bidang Tanah Aset Pemkab. Bogor Belum Disertifikatkan

0

BOGOR. FOKUSPRIANGAN.ID – Soal buruknya sertifikasi aset daerah, sehingga mendapatkan catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor terus melakukan pembenahan terhadap ribuan aset milik Pemkab Bogor yang belum tersertifikasi.

Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Ade Jaya kepada wartawan mengatakan, beberapa hal yang menjadi penyebab aset milik Pemkab Bogor masih banyak yang belum bersertifikasi. Diantaranya, alas hak serta perpindahan kantor pemerintahan yang ada di lingkungan Pemkab Bogor. Serta hilangnya sejumlah dokumen-dokumen tentang aset. “Setelah mendapatkan peringatan kemarin kami terus melakukan evaluasi. Masih ada sekitar 3.000 aset Pemkab Bogor yang belum bersertifikasi. Dan kami masih terus berupaya membenahi itu semua,” katanya, (11/06).

Jaya mengklaim, dalam waktu dekat ini sejumlah aset yang belum tersertifikasi bakal segera didata. Mengingat saat ini Pemkab Bogor sudah menjajaki kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, ditambah dengan adannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sisa aset yang belum tersertifikasi ada sekitar 3.000 bidang. Kami menargetkan pada 2023 nanti, 3.000 bidang ini harus sudah tersertifikasi,” ujarnya.

Dalam sertifikasi ini, dia menyebut pihaknya memprioritaskan aset-aset yang dihuni atau digunakan. Seperti perkantoran, sekolah dan kantor pemerintahan yang lainnya.

Karena menurutnya tidak hanya lahan atau perkantoran yang akan disertifikatkan. Namun median jalan pun menjadi salah satu aset yang harus disertifikatkan.
Dia pun mengaku tidak khawatir akan aset Pemkab yang belum bersertifikat ini diserobot oleh pihak lain. Lantaran bisa diatasi dengan tanggung jawab mutlak dari Sekretaris Daerah dan penguasaan fisik dari BPKAD.

Sekedar diketahui, total jumlah aset yang dikuasai Pemkab Bogor per 31 Desember 2020 adalah 5.804 bidang tanah. Jumlah aset yang telah bersertifikat sebanyak 1.957 bidang atau baru mencapai 33 persen. Masih ada 3.847 bidang yang belum bersertifikat.  ( Arip Rahman )

Baca Juga  Soal Ekspor Benur DPC HNSI Kab. Sukabumi Datangi Kantor KKP di Jakarta
Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here