Lembaga Bantuan Hukum dan LSM Gappura Buka Pengaduan Terkait KCS

0

CILEGON. FOKUSPRIANGAN. ID — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gappura Banten dan LBH “Pengacara Rakyat”. Silvy Haiz bersama unsur tokoh masyarakat menggelar diskusi publik terkait reaslisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) dan menyikapi meger SDN-SMPN. Senin (24/5/2021).

Dalam pertemuan yang digelar di kawasan Situ Rawa Arum, Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Ketua Umum LSM Gappura, Husen Saidan selaku tuan rumah dan tokoh masyarakat, Ketua LBH ‘Pengacara Rakyat’ Silvi Haiz, sedangkan dari unsur tokoh masyarakat hadir KH. Nawawi Sahim,
Ketua Bakomobin Kota Cilegon, Ustadz Ali Juhdi dan Konsultan Jawa Barat zona pendampingan Depok-Pangandaran, Naikin Nidlom yang merupakan warga Cilegon serta beberap aktivis lainnya.

“Kita ingin pak wali sering komunikasi dengan para tokoh ini. Hot isu SMP itu hak masyarakat untuk mendapat pendidikan juga tertuang dalam KCS. Tapi bagaimana dengan KCS belum kunjung terlealisasi. Harusnya jangan disebarkan sebelum pak Helldy jadi atau menjabat. Karena sudah disebar ke masyarakat maka Pak Helldy harus bertanggung jawab dan merealisasikannya, inilah titik persoalan yang kita bahas dan diskusikan,” Ungkap Ketua LBH ‘Pengacara Rakyat’ Silvi Haiz saat ditemui awak media.

Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan ketika KCS ini belum juga direalisasi, selain sanksi sosial bisa juga penyelesaian melalui jalur hukum. Menurutnya jika persoalan itu terus dibiarkan akan menjadi bom waktu terhadap berlangsungnya pemerintahan Helldy-Sanuji.

“Masyarakat bisa menagih langsung ke Helldy-Sanuji, bisa melalui dewan atau ke kuasa hukum, termasuk ke LBH. Maka, Masyarakat Cilegon yang ingin menanyakan realisasi KCS bisa datang mengadu ke kantor LBH Silvy Haiz, di Cibeber bisa juga ke Kang Husen. Semoga nanti bisa jadi win win solution,” Pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Gappura, Husen Saidan yang menilai KCS yang dibagikan Helldy-Sanuji kepada masyarakat secara pribadi sebelum menjabat Wali kota dan Wakil Wali kota Cilegon. Di mana perlu juga dilakukan kajian ulang sumber anggarannya dan penerima apabila KCS benar-benar akan direalisasikan.

Baca Juga  Jembatan di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Rusak Parah, Perekonomian Warga Terganggu

“Harusnya kalau direalisasikan dari uang pribadi Helldy-Sanuji, kan saat itu diberikan ke masyarakat dia belum jadi walikota. Berbeda dengan KIS Pak Jokowi, ini harus dipahami. Kalau nanti direalisasikan boleh tidak dari APBD, nah ini bagaimana kajian hukumnya?,” Jelas Husen.

Ia menambahkan, harus di kaji ulang penerima bantuan KCS harus benar-benar masyarakat Kota Cilegon dan tepat sasaran, jangan sampai hanya tim pemenangan atau tim suksesnya yang mendapatkannya.

“Semoga bantuan penerima bantuan KCS benar-benar tepat sasaran, bukan penerima nya sekelompoknya. Kami tegaskan bahwa kami sebetulnya bukan tidak suka dengan Wali Kota sekarang, kami mengkritik pun bukan berarti tidak suka, kami mengkritik untuk mengingatkan agar Kota Cilegon benar-benar makmur, sesuai slogan Cilegon ‘Akur Sedulur Jujur Adil Makmur’,” Tambahnya.

Ditempat yang sama. Kosultan Pendampingan Jawa Barat Depok-Pangandaran, Naikin Nidlom yang sengaja diundang dalam pertemuan tersebut karena kebetulan sedang pulang ke Cilegon, juga menjelaskan soal perlu adanya kajian mendalam soal sumber anggaran dan kajian ulang kepada penerima KCS.

“Dinamika di masyarakat saat ini harusnya sebelumnya melalui rancangan metode baku program KCS. Gak tahu ini ada atau tidaknya, tapi harus ada proyek percobaan sebelum direalisasikan ke satu Kecamatan misalnya. Metode pendampingan ketika direalisasikan secara bertahap harus juga ada fasilitator. Anggarannya dari mana harus ada pemetaan ulang untuk masyarakat yang benar-benar layak,” Paparnya.

Selain diskusi panjang soal KCS, polemik merger SDN dan SMPN juga menjadi bagian utama yang dibahas bersama. Serta membahas sikap dan kebijakan Anggota DPRD terhadap APBD Kota Cilegon saat ini dan tahun berikutnya. Tidak hanya itu, kinerja beberapa pejabat dinas juga ikut mendapat sorotan.

Baca Juga  UPK Kec.Gunungtanjung Gelar Rapat Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Dan Pengesahan Renja Pengelola DAPM

Bagi masyarakat Kota Cilegon yang ingin mengadukan terkait realisasi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) bisa langsung datang ke LBH Silvi Haiz Cibeber atau bisa juga ke Husen Saidan. (Aan.SGT)

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1
3
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here