Terkait Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Forum Komunikasi Warga Peduli Desa Condong Audensi Bersama Anggota DPRD Kab.Tasikmalaya

1

KAB TASIK .FOKUSPRIANGAN.ID – Wakil ketua komisi I (satu) DPRD Kabupaten Tasikmalaya Moch Areif Arseha didampingi Sekretaris Deni Daelani dan anggota Acep, S.IP, menerima audensi dari Forum Komunikasi Warga Peduli Desa Condong bersama Calon Kepala Desa Condong nomor urut 2 H. Asep Taufiqurrohman dan tim suksesnya, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/05/2021).

Audensi tersebut terkait sengketa Pemilihan kepala desa (Pilkades).

Dalam audensi tersebut dihadiri oleh Panitia Pilkades dan BPD Desa Condong, Camat Jamanis Winardi Hidayat, S.IP., M.Si, dan Sekmat Suherman, S.STP, Kabag Hukum serta Pemdes Setda Kabupaten Tasikmalaya Ir. H. Zainal Furqon, MM.

Mengawali sambutannya, Moch Areif Arseha menyampaikan, melimpahkan wewenang terkait urusan di Pemdes di bagian hukum pada kami dan mohon maaf, kami di komisi 1 (satu) pada kesempatan ini informasinya tidak komplit. Kebetulan saya sebagai salah satu pimpinan Pansus Sotk yang masih dalam dinamika pembahasan sehingga menghadiri agenda Rapim terlebih dahulu, jadi agak terlambat,”ucapnya.

“Ketua komisi H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH, beserta Sekretaris Deni Jaelani tidak bisa hadir karena mengikuti dan mengadiri rapat Pansus di ruang ketua DPRD dan anggota-anggota komisi I lainnnya yang banyak di dominasi oleh angggota DPRD dari Dapil III (tiga) yaitu, Mamat Rahmat (Domet), Hj. Ucu Dewi Sarifah, S.IP, H. Doni M. Hamdani, SE, tidak bisa mengikuti agenda ini karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan,”katanya.

Areif Arseha juga mengatakan, perjalanan-perjalanan perselisihan atau mengenai evaluasi hasil Pilkades serentak di tahap pertama sebanyak 73 desa, dan ini menyisakan 3 desa yang ada perselisihan yakni, Desa Cikadu (Kecamatan Cisayong), Condong (Kecamatan Jamanis) dan Cikupa (Kecamatan Karangnunggal). Hal tersebut Pernah kami singgung dalam rapat LKPJ dengan para Kabag dan pada saat itu saya mempertanyakan, tapi karena memang lagi fokus di LKPJ waktu itu disepkati urusan perselisihan Pilkades tersebut kita rapatkan di lain waktu,”ujarnya.

“Alhamdulillah kemarin beberapa hari menjelang lebaran, kami sempat menggelar agenda rapat dengan bagian Pemdes dan bagian hukum terkait perselisihan tersebut, lagi pula ini memang tidak bisa serta merta di putus satu pihak mengingat perselisihan atau agenda tersebut itu pun harus di konsultasikan oleh Pemdes ke Kementerian dan Pemprov,”imbuhnya.

Sementara itu juru bicara Forum Komunikasi Warga Peduli Desa Condong menyampaikan bahwa tujuannya tersebut ada hal yang memang perlu di luruskan terkait permasalahan atau kisi-kisi yang terjadi di Pilkades Desa Condong.Karena dari awal, kami tidak di kasih waktu proses mediasi atas dasar mau klarifikasi permasalahan yang terjadi.

“Alhamdulillah ketua DPRD Kab. Tasikmalaya melalui komisi I telah memberikan waktu, mudah-mudahan ini berkah dan sesuai hak yang kita harapkan,”ucapnya.

Ia mengatakan, ini bukan terkait hanya sekedar pencalonan atas nama calonnya itu sendiri, ada kaitannya dengan sosial di masyarakat. Jadi kami tidak pernah mengancam, bahwa kalau memang ini tidak berkeadilan dalam proses yang kami harapkan ini mungkin riaknya akan terjadi di kemudian hari.

“Saya harap bapak-bapak semuanya atas nama panitia Kabupaten Tasikamalaya di Pilkades 2021 jadi mohon objektif, dan akurat dalam menyikapi permasalahan ini, karena yang saya pikir permasalahannya lumayan unik dan ini permasalahannya jelas-jelas memang harus di luruskan, karena ini sudah bengkok,” ujarnya.

Baca Juga  Dalam Rangka Dimulainya Pembangunan Mesjid Polres Cilegon Digelar Doa Bersama

Di tempat yang sama Calon kepala Desa Condong nomor urut 2 H. Asep Taufiqurrohman menceritakan semua kronologis peristiwa yang terjadi dalam Pilkades Condong.

1. Pada hari Kamis tanggal 8 bulan 4 (April) tahun 2021 semua laporan dari TPS kami terima dari saksi dengan hasil perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 1086 dan nomor urut 2 sebanyak 1089, saya terima laporan itu dari saksi dengan tidak ada keberatan, karena sudah di tandatangani oleh semua saksi di TPS.

Pada waktu itu pendukung datang mengucapkan selamat, saya lakukan Sholat Ashar berjamaah dan setelah itu berdo’a bersyukur atas kemenangan, tapi tidak lama kemudian mendapat informasi bahwa ada insiden diluar DPT (Daftar Pemilih Tetap) bisa melakukan pencoblosan.

“Menurut saya karena waktu kita dalam rapat penetapan calon dan pengambilan nomor undian sudah di jelaskan oleh panitia Kecamatan, apabila terjadi pelanggaran maka tahapan terus berlanjut insiden yang terindikasi ada pelanggaran di proses jadi tidak mengganggu tahapan,” katanya.

Pada pukul 17.35 Wib hari Kamis, saya kedatangan panitia Pilkades Desa Condong secara utuh dari 15 orang panitia 14 orang yang pada waktu itu datang ke rumah dan meminta saya untuk legowo menerima kekalahan.

“Saya kurang mengerti, rekap belum di mulai tapi ada datang ke rumah saya untuk minta legowo menerima kekalahan,”katanya.

Perjalannya sampai pada akhir hari Kamis tanggal 8 itu tidak terjadi rekapitulasi dan rekapitulasi dilaksanakan 1 hari setelah waktunya lewat. Kalau menurut pemikiran saya itu termasuk interpensi, kenapa belum rekapitulasi, sudah datang sama saya harus legowo menerima kekalahan,” ungkapnya.

2. Pada hari Jum’at pagi sekitar jam 06.30 Wib, saya juga kedatangan ketua panitia dan wakil ketua, mengundang bahwa rekapitulasi akan dilaksanakan hari ini tapi sebelumnya, ba’da Jum’at kita musyawarah dulu dan nanti setelah Ashar kita laksanakan rekapitulasi.

Dilaksanakan lah musyawarah setelah Sholat Jum’at dari pihak 01, panitia juga saya pada waktu itu hadir juga ketua BPD bahkan Kepala desa Condong. Dalam musyawarah tersebut ada usulan dari panitia untuk menghitung ulang hasil perolehan suara di TPS 04 disetujui oleh 01, kami tidak berkomentar karena memang tidak di tanya pada waktu itu dan kami tidak berkomentar karena merasa tidak punya masalah apa pun dalam TPS tersebut.

“Hasil musyawarah bisa disebutkan kesimpulannya ada hitung ulang untuk TPS 04 yang di anggap bermasalah, pada saat itu juga terjadi interpensi kepada saya harus legowo menerima kekalahan,”ujarnya.

Kemudian pada sekitar jam 4 sore, setelah Ashar dilaksanakan rekapitulasi dengan menghitung semua perolehan suara di TPS kecuali TPS 04 di akhirkan, ternyata diakhir sekitar jam 21 Wib rekapitulasi dengan catatan ada perbedaan dari awal di TPS dengan rekap yang pertama ini.

Dalam hitung ulang itu ternyata ada surat suara perolehan 01 ditumpukan 02 jadi berubah yang awalnya perolehan suara dari masing-masing TPS itu jadi berbeda perolehan suara nomor urut 1 ditambah 1 suara (menjadi 1087) sedangkan nomor urut 2 dikurangi 1 suara (menjadi 1088),” paparnya.

3. Pada hari Sabtu pagi jam 06.30 Wib ketua panitia datang lagi ke rumah saya, dengan tujuan menyampaikan “Pak Haji legowo menerima kekalahan” jadi ada himbauan, ini catatan dari Kepolisian bahwa terjadi insiden seperti ini. Oke kalau memang secara hukum, secara aturan saya harus mundur, tapi kan komitmen awal juga kalau ada permasalahan-permasalahan di proses tahapan tetap berlanjut.

Baca Juga  Anggota Brigif 13/Galuh Tinjau Pos PSBB Sembari Laksanakan Baksos

Hari Sabtu jam 18.30 Wib ba’da Maghrib, saya dipanggil oleh Kakak yang notabene salah satu pimpinan Pondok Pesantren juga seorang tokoh masyarakat yang santrinya terlibat dalam insiden, “Saya kedatangan Pak Camat beserta jajarannya menyarankan, sudah Asep jangan terus maju legowo saja menerima kekalahan karena kalau Asep terus maju tetap asep akan di diskualifikasi barudak akang akan terkena” seraya menirukan apa yang di sampaikan Kakaknya. Mohon nanti Pak Camat bisa menjelaskan soal itu.

4. Pada hari Minggu sehari setelah itu, saya juga kedatangan orang tua (santri) dari yang putranya terkait dalam insiden itu.Datang setelah membawa anaknya dari Polsek, datang lagi sama saya dengan menyampaikan pesan “menyarankan untuk mendatangi calon nomor urut 1, meminta maaf atas kesalahan dan legowo atas kekalahan” jadi di klem saya sudah kalah.

5. Hari Selasa tanggal 13 bulan 4 sudah masuk bulan Ramadhan, saya kedatangan tamu lagi dari jajaran anggota BPD sebanyak 3 orang, mengundang untuk hadir ke desa “besok di undang kedesa tapi bagusnya sendiri saja”.

Pada hari Rabu tanggal 14 bulan 4 jam 2.30 malam (dini hari) saya menerima surat dari panitia untuk hadir besok dan teradi lah rapat pada jam 10 Wib. Dalam pikiran saya pada waktu itu mau mediasi atau musyawarah di tingkat desa, ternyata yang terjadi pembacaan keputusan BPD menganulir 3 surat suara sah dari calon 02 dan dilanjutkan dengan pidato panitia tentang penetapan calon kepala desa terpilih.

Perolehan suara saya (calon nomor urut 2) karena dipotong (dianulir/dibatalkan) 3 suara jadi yang tadinya sebanyak 1088 itu menjadi 1085 yang calon nomor urut 01 tetap jumlahnya 1087 suara. Pada waktu itu saya berusaha untuk mengklarifikasi, ini acara apa nanti sebentar? tapi acara terus berlanjut sehingga kami tidak di dengar, pada waktu itu memang saya keluar dari forum atau dari ruangan karena beberapa kali bahkan sampai berdiri di depan mik meminta diberhentikan dulu kita ngobrol namun tidak di dengar.

6. Perlu diketahui pula rapat rekapitulasi pada tanggal 9 itu juga sampai tanggal 14 rekpitulasi, saya tidak menerima berkas berita acara dengan lampirannya dengan alasan pada waktu itu memang terlalu malam tidak ada foto copy yang buka, besok saja di sampaikan.

“Besoknya kamis tanggal 15 pada waktu itu sekitar jam 2 siang, saya ada undangan lagi bahwa panitia sudah kumpul di desa, pada saat itu datang sekitar 4/5 orang baru menerima berkas. Berkas pun ini yang kami terima diantaranya rekapitulasi yang ke 1, ini juga perlu saya catat bahwa disini di dokumen yang sangat penting salah nama Kecamatannya seharusnya Desa Condong Kecamatan Jamanis ini Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikamalaya.

Kemudian kami terima juga berita acara musyawarah yang di tandatangani oleh semua yang hadir pada saat itu termasuk Muspika,” imbuhnya.

Menurut Asep, tentang adanya rakaian-rangkaian kejadian diatas :

1. Panitia Pilkades Condong lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan pungsinya sehingga terdapat bukan hak pilih yang bisa mencoblos di lokasi TPS O4, jadi jangan dibebankan sama saya harus legowo melakukan kesalahan yang melakukan kesalahan itu justru kelalaian panitia, kenapa mereka bisa masuk? Karena kasus insden itu saya sama sekalai tidak tahu, tidak ada kaitannya.

Baca Juga  Pemkab. Sukabumi Laksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

Saya merasa keberatan dengan lalainya panitia untuk melaksanakan tahapan, dimana rekap tidak terjadi sesuai dengan tahapan. Sedangkan tidak ada jaminan itu kotak suara aman.

2. Panita melanggar asas langsung umum, jujur dan adil dalam proses mendapatkan dasar hukum pengakuan 3 orang pemilih dalam hal ini merugikan calon nomor 02, karena dalam berita acara dianggap tidak sah. Insiden itu 3 orang yang mencoblos di luar DPT, tapi yang di potong hasil perolehan suara 02, ini betul merugikan kami. Kemudian terjadi perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kami.

3. Panitia melanggar asas keterbukaan atau tranparansi publik dengan tidak memberikan salinan dokumen kepada calon nomor 2 secara utuh dan lengkap. Jadi pada saat itu saya mengajukan surat kepada panitia, mohon berkas-berkas hak saya di berikan kepada saya salah satunya, keputusan BPD yang menganulir 3 suara sah, kemudian keputusan panitia yang menetapkan calon terpilih, saya itu tidak menerima berkas hanya mendengar pidatonya saja.

Pada saat itu datang panitia dengan menyampaikan, kami tidak bisa memberikan karena itu rahasia negara. Kenapa dibacakan? tahu umum semua tapi dokumennya rahasia negara.

Keberatan Kepada BPD :

1. BPD Desa Condong membuat keputusan dari dasar tersebut diatas “dasarnya itu dari 3 orang yang mencoblos” tanpa konfirmasi, klarifikasi dan kajian hukum yang relevan yang lengkap sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku, tapi hanya berdasar pada dugaan panitia sebagaimana yang tercantum pada berita acara tanggal 14 April 2021.

2. BPD Desa Condong tidak memberikan dokumen salinan putusan kepada pihak 02 secara lengkap dan utuh. Kemudian BPD dan Panitia melampaui batas kewenangan dalam hal mengambil dasar hukum atas perubahan rekapitulasi tanggal 14 April tahun 2021 menganulir 3 suara sah padahal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hal tersebut merupakan hal kewenagan APH (Aparat Penegak Hukum). Namun ini hanya di vonis oleh BPD dan diputuskan oleh BPD.

Asep meminta klarifikasi dari Camat tentang kedatangannya kepada tokoh masyarakat atau pimpinan Pondok Pesantren, sehingga menyarankan saya untuk legowo menerima kekalahan karena apabila terus anak-anak akan kena dampak pidana dan saya di diskualifikasi.

“Kemudian dalam hal ini juga, menurut kami, Camat kurang melaksanakan pungsi pembinaan dan pengawasan kepada panitia, sehinga panitia terjadi kelalaian memasukan warga yang bukan DPT dan karena itu panitia juga tidak melaksanakan rekap sesuai tahapan, karena kalau tahapan keberatan ada waktunya tahapan tanggal 8 itu tetap melaksanakan rekapitulasi,” tambahnya.

lanjut Asep, maka dalam hal ini saya mengambil sikap:

1. Menolak keputusan BPD yang menganulir 3 suara dengan dasar yang belum jelas.

2. Menolak keputusan panitia tentang penetapan calon terpilih.pungkasnya. (Anton).

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
11
+1
+1
+1
1
+1
1
+1
+1
3

1 KOMENTAR

  1. Mudah2an Bupati Tasik nya tidak menintervensi Pemdes nya,mengingat calon dr 01 adalah salah satu kader partainya Pa Bupati..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here