Diduga Korupsi BLT-DD Kades Ridogalih Kecamatan Cikakak Dilaporkan Warganya ke Kejari Kab. Sukabumi

0

SUKABUMI. FOKUSPRIANGAN.ID – Diduga korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2020 Kepala Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, Desi Safari dilaporkan oleh warganya sendiri ke Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi, Aditia Sulaeman. “Sudah masuk ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), jadi nanti itu masuk ke bapak (Kajari) nanti didistrubiskan ke mana. Tapi intinya ada (laporan), dua orang yang ngobrol-ngobrol dengan saya,” kata Aditia. (30/3/21).

Aditia menjelaskan, informasi awal yang ia dapatkan laporan yang diberikan berupa pendistribusian bantuan dan sejumlah pembangunan di desa, kemudian pembangunan-pembangunannya.”Ada semua data-datanya tapi belum saya baca, mereka bilang nanti akan dikirimkan keseluruhannya,” terang dia.

Sementara itu ditempat terpisah, perwakilan warga yang melapor ke kejaksaan membenarkan soal adanya dugaan penyelewengan dana BLT DD di desa tersebut. “Di Desa Ridogalih itu diduga ada penyelewangan dana BLT-DD sesuai PMK 50 aturan dari menteri keuangan bahwa penerima satu KPM itu adalah Rp2,7 juta. Ternyata yang diterima KPM tidak sesuai dengan jumlah Rp2,7 juta itu,” kata Hermana yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa Ridogalih kepada awak media.

Menurutnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLTD DD tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan. “Masyarakat yang menerima KPM yang pertama Rp130 ribu, yang kedua Rp415, ketiga Rp385 ribu, ke empat Rp 85 ribu, ke lima Rp185 ribu jadi totalnya Rp1,3 juta seharusnya Rp2,7 juta. Jadi yang Rp 1,4 juta itu kemana uangnya,” terang Herman.

Intinya sambung Herman, masyarakat penerima manfaat tidak sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebab, ada 262 KPM yang menerima bantuan tersebut pada tahun 2020 lalu. “Jadi di Desa Ridogalih yang terdaftar ada 262 orang tidak ada yang mendapatkan Rp 2,7 juta. Jadi seolah setengahnya yang diterima itu, jumlahnya Rp 1,3 juta, yang Rp 1,4 juta kemana uangnya,” tegasnya.

Baca Juga  PPS Cibenda Menggelar Bimtek Pemungutan dan Perhitungan Suara

Maka dari itu, lanjut dia, dirinya melapor ke Kejaksaan Negeri untuk mohon permasalahan tersebut segera ditindak lanjuti. “Saya tokoh masyarakat dari Desa Ridogalih, Kampung Cipedes, RT 02, RW 06,” tandasnya. ( Rusdi )

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here