Terkait Perijinan Pembangunan Perumahan Yang Diduga Menyalahi Aturan, Lsm Berantas Gelar Aksi Damai

0

KAB.TASIK. FOKUSPRIANGAN.ID – Terkait perijinan pembangunan perumahan yang diduga menyalahi aturan, Lsm Berantas menggelar aksi damai di depan gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya. (11/02/21).

Menurut Ketua Lsm Berantas Heri Prianto, Dalam pernyataanya sebelumnya kami mendapat informasi bahwa kami akan di terima langsung oleh Sekda, Sekpri Bupati dan Kepala DPMPTSP Kab Tasikmalaya, namun pada kenyataannya lain, bahkan yang hadir hanya Kepala DPMPTSP.

“Ia menilai artinya Sekda di duga tidak mau bertanggungjawab dan tidak peduli terhadap dampak dari kebijakannya yang dirasakan oleh warganya.”Katanya.

Tidak hadirnya Sekda Kab Tasikmalaya semakin memperkuat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan Viola Griya Asri 3 yang dibangun diatas lahan sawah produktif seluas kurang lebih 5 hektar di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya.

Pada intinya Sekda seharusnya bertanggungjawab selaku ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), sebab terbitnya ijin tentunya melalui proses pembahasan dan kajian teknis oleh dinas-dinas terkait sesuai bidangnya. Namun sangat disayangkan ketika ada dugaan maladministrasi Sekda tidak mau menemui kami bahkan terkesan masa bodoh.”Ujarnya.

Lanjut Heri Disini kami menduga kuat adanya kesewenang-wenangan dengan merubah status lahan sawah produktif menjadi lahan kering dan perkebunan. Padahal faktanya lahan tersebut merupakan lahan sawah produktif yang digarap oleh kelompok tani binaan BPP Pertanian Manonjaya.

Selain itu, lokasi yang direkomendasikan letaknya berbeda dengan lokasi yang dibangun saat ini, dimana lokasi yang dibangun perumahan berada di Kp. Pangaduan RT 007 RW 003 Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya, sedangkan lokasi yang direkomendasikan TKPRD berada di Kp. Pangaduan RT 008 RW 002 Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya. Padahal pada faktanya tidak ada RT 008 RW 002 di Desa tersebut, bahkan diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Gunajaya. Ketidaksesuaian lokasi inipun diduga sebagai siasat pihak TKPRD supaya dapat merubah status lahan sawah produktif menjadi lahan kering dan perkebunan.

Baca Juga  Bupati Sukabumi Marwan Hamami Sebut 3 Korban Banjir Bandang Ditemukan Dalam Kondisi Tidak Bernyawa

Sementara Pihak DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan akan menindaklanjuti secepatnya dan berkoordinasi dengan TKPRD dan Apabila ada kekeliruan di dalam rekomendasi ini terbukti jelas maka pihaknya akan mencabut atau membatalkan ijin yang sudah diterbitkan dan menghentikan sementara seluruh kegiatan di lokasi.

Tapi kami tidak cukup sampai disini saja, kami juga akan menggugat di PTUN karena dianggap cacat prosedur, dan akan mengadukan dugaan maladministrasi ini kepada pihak OMBUDSMEN apabila tindaklanjutnya tidak ada kejelasan sampai batas waktu maksimal 14 hari.

Selain itu kami juga akan mendorong Pemkab dan DPRD agar segera membuat Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya agar lahan produktif potensial yang ada di Kabupaten Tasikmalaya bisa terlindungi dan mendapat kepastian hukum terkait status peruntukan lahan ke depannya.”Ungkapnya.

Jangan sampai Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dijadikan alat kesewenang-wenangan dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dikarenakan tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.”Pungkasnya. (Tim)

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here