PPKM Berbasis Mikro Tingkat RT, Berikut Kriteria Zonasinya

0

Reporter : H Amir

KOTA TASiK, FOKUSPRIANGAN.ID – Mengambil tempat di Aula Kecamatan Mangkubumi telah dilaksanakan kegiatan lokakarya mini lintas sektor yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Mangkubumi, Kamis (11/02/2021)

Camat Mangkubumi, H Dahlan Arifim,S.IP dalam sambutamnya membacakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

“PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :

a. Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap di lakukan secara rutin dan berkala.
b. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1-5 rumah dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6-10 rumah dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor essensial dan
d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
2. Melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat.
3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor essensial.
4. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB dan
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,” jelasnya

PPKM mikro dil lakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah,Satlinmas, Babinsa, Babinmas, Satpol PP, Posyandu, Dasawisma, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping tenaga kesehatan, Karang Taruna serta relawan lainnya, tambahnya.

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi, pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Kelurahan dibentuk posko Kecamatan.

“Kebutuhan pembiayaan dalam.pelaksanaan posko tingkat Desa dan Kelurahan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan di bebankan pada anggaran masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDesa.
b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanjs Daerah Kota.
c Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada anggaran TNI/Polri.
d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment di bebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau BPBD, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan
e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dapat dibebankan kepada anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/ Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
+1
Baca Juga  H Yusvi Pada Hasil Muscam, Terpilih Memimpin DPK KNPI Kecamatan Mangkubumi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here