LSM Berantas Gelar Audensi dengan Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya

0

KOTA TASIK. FOKUSPRIANGAN.ID – Bertempat di Gedung Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK) Kota Tasikmalaya terkait dugaan maladministrasi pada proses Pembangunan/Revitalisai Pasar Rakyat.

Kadis KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya saat audensi bersama LSM Berantas mengatakan keliru soal embrio pasar rakyat. Menurutnya, embrio adalah cikal bakal yang ada di sekitar lokasi yang akan dibangun dan/atau direvitalisasi.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/5/2017 Tantang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan bahwa yang dimaksud embrio adalah adanya aktifitas jual beli barang dagangan secara terus menerus dan adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 orang di lokasi yang akan dibangun / direvitalisasi, bukan di sekitar lokasi yang akan dibangun/direvitalisasi. Itu tentu pemahamannya berbeda, dan itu keliru menurut kami.

Ketika pihak kami (LSM Berantas) mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dibuat Menteri Perdagangan RI, dan soal pemahaman embrio pasar rakyat, Kadis Perindag Kota Tasikmalaya menjawab dengan entengnya “silahkan saja klarifikasi langsung ke Kementerian Perdagangan” yang membuat peraturan.”Katanya.

Padahal sudah jelas bahwa peraturan yang dibuat Menteri Perdagangan RI merupakan acuan dan petunjuk teknis yang seharusnya dipatuhi oleh Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat.

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada. Adapun ketika dilakukan pembangunan baru, tentu aturannya sama yaitu dibangun di lokasi yang telah ada embrio pasar rakyat.

Sedangkan ini dibangun di are sub terminal Awipari yang sama sekali tidak ada aktifitas jual beli yang biasa dilakukan secara terus menerus.

Jadi wajar jika kami dari LSM Berantas menduga terjadi maladministrasi (perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, tidak patut serta adanya konflik kepentingan), karena pembangunan pasar di area Sub Terminal Awipari dilaksanakan tanpa ada embrio atau objek yang jelas.

Baca Juga  Sertifikasi Guru di Ciamis Akan Segera Cair

Padahal di dalam aturan dijelaskan bahwa ketika mengajukan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan harus menyertakan persyaratan, salahsatunya yaitu data para pedagang sebagai embrio pasar rakyat. 

Terlebih disini kami mensinyalir bahwa data para pedagang yang diajukan sebagai syarat diduga menggunakan data para pedagang pasar Pancasila. Karena memang pengajuan awalnya untuk revitalisasi pasar pancasila. Namun seperti yang telah menjadi konsumsi publik bahwa ada alasan yang bersifat teknis dan akhirnya digeser ke sub terminal Awipari.

Akibat pembangunan yang dipaksakan, tentu akan menuai hasil yang tidak maksimal. Begitupun dari sisi penyerapan anggarannya tentu berakibat pada pemborosan keuangan negara.

Untuk selanjutnya, Heri Ferianto Ketua Umum LSM Berantas menuturkan, dalam waktu dekat, kami akan silaturahmi ke Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya dan membawa oleh oleh bas bekas karena kami tidak puas dengan hasil audiensi yang tidak menemui solusi.

Kemudian akan melebar ke Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yang telah mengeluarkan SKRK. Sebab, kami menduga adanya pelanggaran tata ruang, dimana lokasi yang dibangun pasar saat ini, peruntukannya bukan untuk zona perdagangan atau pasar rakyat. Hal ini tidak bersesuaian dengan Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Selain itu, kami juga akan mengirim surat ke Kementerian Perdagangan RI dan membuat pengaduan ke pihak OMBUDSMAN.”Tandasnya. (Wawan)
Sumber : Masdar

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here