Enam Fraksi di DPR RI Dukung Rencana Pemerintah Gelar Pilkada di 2024

0

NASIONAL. FOKUSPRIANGAN.ID – Enam fraksi di DPR, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, dan PAN, menginginkan┬ápilkada serentak digelar pada 2024. Sementara itu, PD, PKS, dan NasDem, menginginkan┬ápilkada digelar pada 2022. Sikap NasDem terkait Pilkada berbeda dengan partai pendukung Presiden Jokowi lainnya. Di saat partai lain mendukung pilkada 2024 sesuai dengan keinginan Jokowi, NasDem justru konsisten ingin pilkada digelar pada 2022.

Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan perbedaan sikap partainya dengan partai pendukung lain tidak berpengaruh terhadap dukungan untuk Jokowi. Dia menegaskan NasDem tetap loyal terhadap semua program Jokowi.
“Kalau ini kan nggak terkait langsung dengan kebijakan yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Ini kan kualitas demokrasi ke depan, kita tuh selalu loyal selalu setia dan terdepan mendukung kebijakan pemerintah terkait┬áomnibus law, macam-macam kita mendukung,” kata Saan, kepada wartawan, Minggu (31/1).

Revisi UU Pemilu ( RUU Pemilu ) yang di dalamnya mengatur Pilkada 2022 dan 2023. Draf RUU Pemilu yang mengatur Pilkada 2022 sebelumnya masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan sudah diketuk palu tingkat satu.

Ketua Badan Legeslatif (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas menyebut belum mengetahui kelanjutan pembahasan RUU Pemilu. “Kita belum tahu, kan prolegnas belum disahkan di paripurna, kita tunggu Prolegnas dulu,” kata Supratman ketika di hubungi, Senin (1/2/21) seperti dilansir dari detik.com.

Menurutnya, sekarang karena prolegnas belum disahkan, otomatis kegiatan legislasi kan belum bisa jalan, bukan hanya di Baleg saja, tapi seluruhnya, kecuali Prolegnas sudah disahkan baru kemudian kegiatan legislasi bisa jalan. Kalau nanti Prolegnas sudah ditetapkan Baleg akan meminta tanggapan mini fraksi apakah akan dinormalisasi.

Pemerintah pun sepakat bahwa pilkada serentak digelar pada 2024. Supratman menyebut ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang belum diakomodasi dalam RUU Pemilu. “Tapi yang penting kita ingat bahwa RUU penyelenggara pemilu yang merupakan revisi dan penggabungan beberapa RUU itu kan dilakukan dalam beberapa hal, kalau RUU Pilkada pemerintah sudah menyatakan sikapnya bahwa tetap menginginkan penyelenggaraan pilkada dilakukan di 2024,” ujarnya.

Baca Juga  Diduga Kuat Proyek Pembangunan Perusahaan Ternak Ayam Sebabkan Banjir

Tapi, ucapnya, perlu disadari ada beberapa putusan MK ada keserentakan pemilu termasuk pileg, pilpres, dan pilkada, nah MK itu memberikan 6 alternatif, nah di UU 17 itu belum diakomodir. “Makanya nanti akan kita bicarakan apakah revisi terbatas hanya terkait dengan putusan MK terhadap UU No 17 atau kemudian mengeluarkan UU Tahun 16 terkait pilkada, itu beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan, tapi tergantung sepenuhnya pada pengusul, sekali lagi kita menunggu hasil penetapan Prolegnas yang akan dilakukan dalam sidang paripurna,” tandasnya.

Sementara seperti yang dilansir dari kompas.com, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra mengatakan jika pemilihan kepala daerah ( Pilkada) dilaksanakan serentak pada2024 akan menjadi beban berat bagi penyelenggara pemilu.

Hal ini ia ungkapkan berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR. “Tentu akan sangat berat apabila Pilkada 2024. Kenapa demikian, karena tahapannya berbarengan bersamaan dengan pemilu nasional,” kata Ilham dalam rapat koordinasi secara virtual, Selasa (2/2/21).

Ilham mengatakan, berdasarkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 banyak petugas yang meninggal karena kelelahan. Pada pemilu saat itu, digelar pemilihan legislatif di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pemilihan presiden. 

Ia juga menilai pelaksanaan pemilu serentak juga berdampak pada proses sosialisasi.┬áMasyarakat dikhawatirkan bosan dengan proses pemilihan yang begitu banyak. “Tentu ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, apalagi kita tidak tahu kapan selesai pandemi,” ujarnya.

Kendati demikian, Ilham menegaskan KPU harus siap jika Pilkada dilaksanakan tahun 2022, 2023 ataupun 2024.
( Rusdi )

Sumber ; detik.com, kompas.com

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here