Komisi II DPRD Kab. Sukabumi Evaluasi Pelaksanaan Program Rutilahu Tahun 2020

0

Reporter: Rusdi

SUKABUMI.FOKUSPRIANGAN.ID – Program rumah tidak layak huni ( rutilahu ) tahun 2020 lalu di Kabupaten Sukabumi dievaluasi Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi. Komisi II menggelar pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi. Pertemuan kali ini membahas sejumlah permasalahan dalam program pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) Pemkab Sukabumi tahun anggaran 2020 lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan, kepada wartawan menyebut, DPRD saat ini tengah melakukan evaluasi program senilai 16 miliar tersebut.
“Pada prinsipnya pembahasan evaluasi rutilahu anggaran 2020 senilai 16 miliar untuk 1600 titik. Dikhawatirkan ada penyelewengan di lapangan, maka sesuai tugas kita lakukan pengawasan dari mulai tingkat pelaksana kabupaten hingga warga penerima bantuan,” kata Deni Gunawan, kepada wartawan, Senin (25/1/21).

Deni mengatakan, pelaksanaan program bedah rutilahu ini melibatkan Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS). Kehadiran FSKSS menurutnya, cukup membantu Pemerintah Daerah dalam realisasi program ini. “FSKSS membantu di lapangan kendati tanpa ada anggaran (honor),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman kepada wartawan menepis isu yang sempat beredar luas terkait penyimpangan dalam program ini. “Pemaparan kaitan rutilahu yang banyak diangkat di medsos oleh masyarakat, intinya tadi kita jelaskan ke Dewan terkait pembiayaan program rutilahu,” kata Dedi.

Nominal bantuan kepada 1600 rutilahu di tahun 2020 lalu ucap Dedi, alokasi anggaran bersumber dari APBD dengan mekanisme yang diatur dalam
Keputusan Bupati nomor 49 tahun 2020.
Menurutnya, setiap penerima mendapat 10 juta rupiah, mekanismenya uang itu tersalurkan dari kas daerah kepada tim pelaksana rutilahu tingkat Kecamatan.
“Jadi kalau ada pendapat masyarakat mengatakan bahwa anggaran itu tersalur ke pihak lain itu tidak benar,” katanya.

Dedi mengatakan, masyarakat penerima bantuan tidak menerima nominal uang senilai 10 juta rupiah. Penerima hanya mendapat material bahan bangunan senilai 9,2 juta setiap unit rutilahu. “Ada biaya administrasi 200 ribu kemudian sisanya untuk upah kerja, kalaupun ada noise (gaduh) sedikit, menjadi evaluasi untuk perbaikan kedepan,” tandasnya.

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Baca Juga  Petugas Gabungan Satuan Tugas Covid-19 Kab.Tasikmalaya Gelar Operasi Masker

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here