Pemkab. Sukabumi Siapkan Anggaran Rp. 15 Milyar Untuk CDOB Sukabumi Utara

0

Reporter: Rusdi

SUKABUMI. FOKUSPRIANGAN.ID – Untuk mendukung Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sukabumi Utara, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar dari RAPBD Kabupaten Sukabumi.

Hal itu diungkapkan Pjs Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Zainul, kalau Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan berbagai hal untuk mendukung kelancaran pemekaran Sukabumi Utara.

“Untuk persiapan pengadaan lahan dan sebagainya, kita persiapkan. Bahkan tahun 2021 kita sudah anggarkan dalam RAPBD sebesar Rp 15 miliar. Untuk menambah pembelian lahan pusat pemerintahan. Nanti secara bertahap akan terus berkembang,” kata Zainul, Rabu (23/12).

Zainul menjelaskan, Pemkab Sukabumi sebagai kabupaten induk dari Kabupaten Sukabumi Utara nantinya juga akan menyiapkan anggaran sebagai biaya pengasuhan selama tiga tahun ke depan, manakala moratorium pemekaran daerah dicabut oleh pemerintah pusat.

“Jadi, sudah kita siapkan. Apapun yang sudah dibutuhkan untuk persiapan Kabupaten Sukabumi Utara ini kita persiapkan. Jangankan aset yang nanti akan diserahkan, SDM ASN juga sudah kita petakan. Disamping kita menginventarisir potensi kewilayahan, juga kepegawaian sudah kita atur sedemikian rupa. Harus optimis lah,” ujarnya.

Kasi IA Subdit Penataan Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Raden Budi Susila menambahkan, realisasi pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara kini hanya tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. “Kalau kami sebenarnya nunggu dari RI 1 (Presiden,red) apakah beliau mengesahkan atau tidak. Proses di level kami itu sudah selesai.

Kewenangan kami menilai secara fisik kewilayahan. Yaitu luas minimal, penduduk minimal, cakupan wilayah, batas, sama usia minimal. Dan syarat administrasi kesepakatan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota. Terus kesepakatan bersama gubernur dengan DPRD provinsi,” paparnya.

Untuk menentukan apakah suatu daerah layak dimekarkan atau tidak, perlu kajian dari tim ahli yang profesional, seperti akademisi kampus, profesor, maupun kalangan akademisi lainnya. Tim ahli tersebut yang nantinya akan memberi pemaparan kepada DPR RI dan pemerintah pusat. “Kewenangan itu di luar kami. Jadi kajian geografis, demografi, keamanan, adat, tradisi, sosial, budaya, kolektivitas sosial, aksesbilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu tim ahli yang profesional,” tandasnya.

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Baca Juga  Kanit Reg Ident Polres Karawang Pimpin Kegiatan Ops Patuh Lodaya 2020 di Bundaran Mega Mall Karawang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here