Diduga Adanya Mal Adminitrasi Kegiatan LPM, DPD LPM Tempuh Jalur Hukum

0

KAB TASIK, FOKUSPRIANGAN.ID – Di soal terkait pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ) oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Kegiatan tersebut bertempat di gedung pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Selasa (22/12/2020).

Saat ditemui di kantor sekretariat Dedi Supriadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) mengatakan, merasa kaget pada tanggal 21 Desember 2020 kemarin, sekira magrib mendapatkan surat undangan.

“Isi undangan tertulis pembinaan LPM , tetapi yang di undang adalah asosiasi lain atau pihak lain,” Kata Dedi.

Masih dikatakan Dedi apakah nyambung? kan sementara beberapa waktu lalu sebelum LPM Musda itu kami di informasikan oleh pihak Dinsos bahwa adanya DIPA di tahun 2019 untuk LKM cuma gak jadi diberikan ke kami.

“Sekarang tiba tiba ada kegiatan pembinaan LPM dilaksanakan Oleh Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tadi menurut pengakuan Pak Agis Kasi PMD dalam musyawarah anggarannya menjadi tiga ratus juta DIPA nya tahun 2020,” Ungkapnya.

Dia (Dedi_red) menuturkan, sementara untuk LPM Tahun 2021 waktu DIPA tahun 2019 diberikan tidak jadi pada tahun 2021, sekarang DIPA 2020 bisa dilakukan jadi ada hal yang ganjil jadi undangan atau pelaksanaan pembinaan tersebut dianggap mal administrasi.

Menurutnya di duga adanya rekayasa sehingga DPD LPM Kabupaten Tasikmalaya dan DPC LPM Tasikmalaya dan rekan rekan LPMD di Desa tidak merasa diundang dan tidak merasa diberitahu.

“Kami memohon untuk aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan bahkan PPTK nya harus segera di sidik ini kalau dibiarkan bahaya bagaimana pun juga ada anggaran tiga ratus juta. Anggaran negara jangan sampe kurang tepat sasaran dan kami pengurus LPM Kabupaten Tasikmalaya, merasa di catut dengan adanya redaksi dalam perihal undangan tersebut judulnya pembinaan LPM sementara kami tidak pernah diberitahu apalagi diundang,” Tegasnya.

Baca Juga  Panen Raya 150 Ha di Desa Purwajaya Kabupaten Ciamis, Supriatna Gumilar : Sawah Kita Itu Indah Kebun Kita Itu Indah

Sebagai bentuk kedewasaan dan peran serta masyarakat telah mengantisipasi anasir anasir korupsi atau dalam rangka berperan serta meyelamatkan uang negara, maka persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum, atas nama DPD LPM Kabupaten sudah ke kantor kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya, dan menyampaikan sebagai masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta pihak kepolisian.

“Kebetulan setelah kami pulang dari kejaksaan kami bertemu dengan Pak Kasad Reskrim Polres Tasikmalaya dan memang luar biasa beliau respek siapapun warga masyarakat kalau memiliki temuan atau pun laporan akan dilayani. Berikutnya juga Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya juga sama karena memang pandai membaca perihal undangan pembinaan LPM tapi LPM tidak diundang. Mudah mudahan ini sebagai awal kebaikan untuk semuanya akhirnya terang benderang tentang motivasi dari kegiatan tersebut,” Terang Dedi.

Untuk LPM perlu diketahui payung hukum saat ini adalah kepres 49 Tahun 2001, kemudian juga historisnya adalah LPM lahir Juli tahun 2000 pada saat LKMD mengadakan temu Nasional di Bandung dan sepakat berubah nama menjadi LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), Karena LPM hadir sebagai mitra pemerintah sebagaimana dalam undang – undang yang bertugas membantu mewujudkan program program pemerintah dan sifat kerja LPM adalah konsultatif, koordinatif dan parsitipatif.

“Maka kami akan melakukan konsulidasi yang sudah melaksanakan muscam muscam sebagai legalitas yang jelas, dan perlu diketahui LPM lahir dari prakarsa masyarakat artinya dipilih oleh masyarakat. Nanti di tiap tiap dusun maka masyarakat akan melakukan pemilihan LPM kemudian atas sepengetahuan pemerintah desa dan BPD LPM tersebut secara lembaga disahkan oleh LPM ditingkat Kecamatan, kemudian juga secara payung hukum daripada legitimasi anggaran yang di keluarkan oleh desa, dan juga di SK kan oleh Kepala Desa , sehingga akan terbangun sinergi cuma disayangkan saat ini ada oknum yang diduga adanya mengadu domba dengan fakta undangan tersebut,” Jelasnya.

Baca Juga  Puluhan Kambing Mati Mistrius

Saat dikonfirnasi wartawan melalui Whatshap kabid Dinas Sosial, PMD, PPPA Kabupaten Tasikmalaya, Dra. Doris, terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan LPM.

“Bu punten naonna pak,” Singkatnya.

Disingung terkait anggaran pembinaan LPM, dan berapa jumlah peserta yang hadir serta mengundang DPD LPM kabupaten Tasikmalaya. Dra, Doris tidak memberi jawaban. (Tim)

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
1
+1
2
+1
1
+1
3
+1
1
+1
2
+1
1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here