Dewan Mia: Mendesak Pemkot Serta Dindik Mengeluarkan Kebijakan Program Tatap Muka

0

Reporter : Aan.SGT

CILEGON, FOKUSPRIANGAN, ID – Anggota DPRD (Komisi II) Kota Cilegon, Muhamad Ibrohim Aswadi atau yang akrab di panggil Dewan Mia mendukung pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka dibuka kembali pada awal tahun 2021 dengan beberapa catatan dan mengikuti instruksi/persyaratan protokol kesehatan. Rabu (16/12/2020).

Kehadiran murid di sekolah/kelas tempat duduk harus diatur dengan protokol kesehatan. Begitu juga standarisasi 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) harus ketat dan fasilitas harus dipenuhi dan tersedia di sekolah.

Kendati demikian peran serta orang tua dan pihak sekolah dan komite, haruslah bersinergi dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan psikologi peserta didik. Mia mengungkapkan pada kesempatan ini, saya mengusulkan serta menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Cilegon agar pembelajaran tatap muka dibuka pada awal tahun 2021.

“Sekaligus mendesak, agar Pemerintah, Kadindik Kota Cilegon, mengeluarkan kebijakan program tatap muka dunia Pendidikan di wilayah Cilegon diawal tahun 2021 ini bisa dibuka kembali, kasian anak-anak kita yang hampir lama stagnan dan terlalu ketergantungan terhadap gadget (Hp), yang mengakibatkan psikologis mereka terganggu, males untuk belajar dan jadi terlihat tampak tidak berkembang terhadap pribadi si anak,” ungkapnya.

Pembukaan kembali tatap muka di dunia pendidikan tersebut tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan anak-anak Didik dengan tetap dan wajib memperketat protokol Covid-19, dimana kebutuhan prokes seperti (masker, handsanitizer, tempat cuci tangan dst)

“Disetiap sekolah dan untuk anak-anak peserta didik, negeri maupun swasta, harus sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah,” Jelasnya.

Dewan Mia menjelaskan bahwa pendidikan adalah otonomi daerah sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Jo UU Nomor 32 Tahun 2004, UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pendidikan diserahkan ke daerah.

Artinya, (Mia_red) ada kewenangan daerah untuk membuka keran pembelajaran tatap muka, dan yang pasti pemerintah daerah juga harus benar-benar menerapkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

β€œYang paling penting bila pemberlakuan itu dilakukan maka pemerintah daerah memfasilitasi protokol kesehatan agar KBM dapat berlangsung secara sehat dan baik,” Imbuh Mia.

Bagaimana tanggapan anda ?
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
Baca Juga  Serunya Lomba Nyanyi Lagu Nasional Gelaran Forum Kader Posyandu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here