Fokus Cilegon Sosial

Penjual Miras Meningkat, Disperindag Kota Cilegon Tidak Pernah Mengeluarkan Ijin

Reporter : Aan.SGT

CILEGON, FOKUSPRIANGAN, ID – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol nyatanya tak berbanding lurus dengan berkurangnya distribusi, penjualan maupun konsumsi alkohol ilegal di Kota Cilegon. Senin (16/11/2020).

Banyak tempat hiburan yang saat ini menjamur di Cilegon, diduga toko maupun kios bebas menjual minuman keras, seperti halnya Resto/Caffe yang berada di Kota Cilegon, padahal dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian, ternyata tidak bisa menindak tegas maupun memberi sanksi kepada penjual miras, saat dikonfirmasi Sekdis Perindag Kota Cilegon oleh wartawan mengatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan ijin untuk menjual miras.

“Sampai hari ini kami tidak pernah mengeluarkan ijin/rekomendasi baik perorangan maupun pelaku usaha untuk menjual minuman beralkohol, sebab ada peraturan yang mengatur hal tersebut,” tegas Bayu Sekdis Perindag Kota Cilegon

Disperindag Kota Cilegon menjelaskan, sesuai UU 23 Tahun 2014 kewenangan dalam pengawasan peredaran barang dan jasa, sekarang diambil alih oleh provinsi. Ditambahkannya Disperindag Kota Cilegon hanya melakukan monitoring harga-harga barang komoditi perdagangan, seperti melakukan pengawasan mengenai harga eceran tertinggi.

Dalam Perda 5 Tahun 2001 pada bagian 2 pasal 6 ditegaskan di daerah (Cilegon-red), siapapun dilarang menyimpan, menyalurkan minuman keras. Larangan yang dimaksud meliputi juga bagi yang menjual dan meminum atau memakai miras. Peraturan daerah itu juga melarang pemilik rumah atau bangunan miliknya digunakan sebagai tempat penyimpann, pembuatan, penyaluran atau tempat penggunaan miras.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter