FOKUS SUKABUMI Sosial

Wakil DPRD Kab. Sukabumi Soroti SKU Palsu Untuk Memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp.2,4 juta

Reporter : Rusdi/Guntur

SUKABUMI.FOKUSPRIANGAN.ID – Beredarnya Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu untuk mendaftarkan diri mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM) sebesar Rp.2,4 juta menuai sorotan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudi Suryadikrama.

Yudi mengatakan, sangat mudah untuk mengidentifikasi dokumen desa yang dipalsukan. Ia menyebut, setiap surat yang diterbitkan oleh instansi tertentu pasti memiliki identitas tersendiri.
“Saya yakin di desa ada nomor register surat dan ada nomor jenis surat yang bisa dilihat. Artinya, supaya dipahami juga oleh dinas terkait jika terlihat ada kejanggalan dan langsung berkoordinasi dengan pihak desa,” ujar Yudi.

Belakangan ini SKU memang banyak diminati oleh masyarakat lantaran menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta.
Yudi mengaku telah menemukan pemalsuan dalam pembuatan dokumen SKU tersebut.

Terpisah salah seorang pengamat ekonomi dan masyarakat, Aris Setiawan menanggapi maraknya beredarnya SKU palsu dan SKU yang isinya keterangan palsu, bahwa secara hukum dana BPUM yang diterimanya batal. Pasalnya, syarat untuk mendapatkan bantuan BPUM salah satunya adalah menyertakan SKU dari Kelurahan atau Desa. “Jika SKU nya palsu dan SKU nya keterangannya juga palsu yaitu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka penerima hibah BPUM wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya,” terang Aris kepada FokusPriangan.id, Rabu (4/11/2020).

Tidak hanya itu, ucapnya, karena SKU nya juga palsu dan SKU keterangannya tidak sesuai dengan fakta, seperti bukan pelaku usaha, di SKU tertera sebagai pelaku usaha. “Maka harus menerima konsekwensi hukumnya, ini ranah hukum pidana, yang memberikan keterangannya pun bisa kena pidana,” katanya.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter