FOKUS SUKABUMI Pemerintahan Sosial

Gegara Takut Disurvey Susulan Pelaku UMKM Fiktif Tidak Melanjutkan Proses Pencairan

Reporter : Rusdi-Guntur

SUKABUMI.FOKUSPRIANGAN.ID – Takut disurvey susulan dan takut konsekwensi hukumnya, pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang diduga Fiktif, yang mengajukan pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk memperoleh dana sebesar Rp.2,4 juta tidak meneruskan proses pencairannya. Pasalnya ada statmen dari pejabat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( DPKUKM ) Kabupaten Sukabumi yang mengatakan kalau akan ada survey susulan ke tempat usaha bagi pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Aris Setiawan salahsatu pengamat ekonomi dan masyarakat di Sukabumi mengungkapkan, kalau setelah ada statmen seorang pejabat DPKUM yang dimuat di media online FokusPriangan.id, Selasa (27/10/2020), banyak warga penerima BPUM Fiktif mundur tidak melanjutkan proses pencairan dana. “Padahal mereka dapat BPUM, tetapi tidak memiliki usaha alias bodong,” ujar Aris, kepada FokusPriangan, Kamis (29/10/2020).

Dia mengatakan adanya fenomena seperti itu membuat bantuan presiden tepat sasaran. “Meski dana tersebut hibah, tetapi kan peruntukannya adalah untuk pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal, jadi kalau yang tidak mempunyai usaha terus ikut mendaftarkan terus dapat, maka pelaku UMKM Fiktif tersebut harus menerima konsekwensi hukumnya, karena ada pernyataan mutlak yang harus ditandatangani si penerima,” tuturnya.

Menurut Aris, dana hibah yang diperoleh dengan cara memalsukan dokumen dan mengaku-ngaku punya usaha, maka meski dana tersebut hibah tapi cara memperolehnya sudah tidak benar, wajar kalau diminta lagi. “Ngakunya punya usaha, ternyata kan tidak, itu bisa kena delik pidana, dan wajib dikembalikan dananya,” tandas Aris.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang UKM pada DPKUKM Kabupaten Sukabumi, Nandang Sunandar kepada FokusPriangan.id, Selasa (27/10/2020) mengatakan, tidak bisa dipungkiri kalau ada yang bukan pelaku UMKM ikut mendaftarkan diri terus dapat BPUKM sebesar Rp.2,4 juta. “Sebelum melakukan pencairan dana BPUKM, pihak bank memberikan pernyataan mutlak yang harus ditandatangani diatas materai kalau dirinya merupakan pelaku UMKM,” kata Nandang ketika ditemui diruang kerjanya.

Pernyataan itu ucapnya secara langsung pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum. “Kalau ternyata penerima bantuan itu bohong setelah disurvey oleh pihak Bank, maka dia wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya,” tegasnya.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter