Fokus Kota Tasik Pemerintahan Sosial

Wakil Walikota Tasik : Roda Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Sebagaimana Mestinya

Reporter : H Amir

KOTA TASIK, FOKUSPRIANGAN.ID – Paska penangkapan Walikota Tasikmalaya (BBD) dan dilanjuti dengan penangkapan oleh Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) pada hari Jum’at (23/10) yang lalu, Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini Wakil Walikota Tasikmalaya Drs HM Yusuf memberikan keterangan dalam acara Konferensi Pers (Konpers), Senin (26/10/2020).

Dalam keterangan yang disampaikan, Wakil Walikota Tasikmalaya Drs HM Yusuf mengatakan kesempatan ini dirinya menyampaikan sedikit gambaran tentang apa yang harus dilakukan.

“Pertama, untuk menyikapi perkembangan terakhir terkait proses hukum yang dijalani pak Walikota Tasikmalaya, kiranya perlu disampaikan ha-hal sebagai berikut :
1. Atas nama pribadi dan selaku Wakil Walikota Tasikmalaya, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas penahanan pak Walikota oleh penyidik KPK terhitung sejak hari Jum’at (23/10). Semoga beliau bersama keluarga diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapinya.
2. Sebagai warga negara yang baik sepatutnya kita juga menghormati proses hukum yang sedang di jalankan oleh KPK, dengan harapan semoga proses hukum tersebut berjalan dengan lancar, serta menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.
3 Barangkali sebagai manusia tidak luput dari kelemahan, yang membedakan apakah kelemahan itu diketahui atau tidak oleh orang lain serta seberapa besar kadar kelemahan tersebut, demikian halnya dengan pak Walikota, apa yang dialami oleh beliau ini pada dasarnya merupakan satu diantara berbagai konsekuensi jabatan yang mau tidak mau harus dihadapi, terlebih ditengah realita birokrasi yang terbangun selama ini,” katanya.

Selanjutnya selaku Wakil Walikota Tasikmalaya beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya menjamin bahwa roda Pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa gangguan yang berarti, tambah H Yusuf.

“Langkah-langkah guna menjamin keberlangsungan roda pemerintahan itu terus dilakukan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk juga dengan DPRD Kota Tasikmalaya.

Setelah adanya penahanan dari KPK, pada saat itu juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan radiogram kepada Wakil Walikota Tasikmalaya yang isinya :
a. Sesuai pasal 65 ayat 3 Undang-undang no 23 tahun 2014 bahwa Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
b. Sesuai pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-undang no 23 tahun 2014 bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
c. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka menjamin keberlangsungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, agar Sdr Wakil Walikota Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Walikota Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar saudara memantau kasus tersebut dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Jawa Barat,” pungkasnya.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter