Nasional Sosial

Aksi Mahasiswa Labuhan Batu Menolak RUU Ciptaker

Reporter : Khairul Sipahutar SH

SUMATRA UTARA, FOKUSPRIANGAN, ID – Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tanggal 08 Oktober 2020 dipercepat 05 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menggetarkan hati seluruh Mahasiswa/i Indonesia khususnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jumat (09/10/2020).

Dari hasil pengetukan Omnibus Law tersebut berefek sampai kedaerah, gabungan mahasiswa dari berbagai Universitas se-Indonesia melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja, Mahasiswa dari beberapa Kampus di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, melakukan aksi unjuk rasa didepan Gedung DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumut Jalinsum Hadundung, Desa Hadundung. Kamis (08/10/20). Kemarin.

Habib salah seorang mahasiswa Universitas Labuhanbatu (ULB) jurusan Ilmu Hukum yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengungkapkan kepada awak media, bahwa Omnibus Law produk konyol, Omnibus Law biasanya diterapkan dinegara-negara maju seperti AS, Inggris, China dan lain-lain. Artianya Omnibus Law yang disahkan wakil rakyat belum pas di negara Indonesia dan point-pointnya yang ada banyak tidak berpihak pada buruh serta masyarakat.

“Jelas kami sebagai mahasiswa menolak Omnibus Law dengan segalah metode hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat dengan aturan undang-undang menurut kami khusunya saya sendiri sangat cilaka terhadap buruh dan orang-orang tua kami. Atas nama Mahasiswa meminta kepada seluruh anggota DPRD Labusel agar menolak UU Cipta Kerja dan menyetujui nota kesepakatan penolakkan Omnibus Law yang ditandatangani Ketua DPRD Edi Parapat secara administrasi dan sesegera dilayangkan ke DPR-RI, nota kesepakatan yang telah kami perbuat,” paparnya Habib.

Ia menambahkan (Habib_red), Nota kesepakatan yang dibuat tidak akan menjebak wakil rakyat yang berada diparlement.

“Di nota kesepakatan ini kami tidak memaksa dan kami tidak menjebak wakil rakyat yang ada diparlement dan dinota kesepakatan tertulis apa bila ada kekeliruan nota kesepakatan dapat diperbaiki,” Imbuhnya Habib.

Sementara itu, Kordinator Lapangan (Korlap) Masyur Lubis mahsiswa ULB jurusan Manejemen Ekonomi menyampaikan tuntutan bersama ratusan mahasiswa, dan pihak keamanan mereka akan terus berjuang atas nama masyarakat yang tertindas.

“Kami siap berjuang terus demi membela masyarakat yang tertindas dengan bentuk keputusan wakil rakyat disenayan yang dipandang memihak pada orang-orang besar,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Edi Parapat mengungkapkan kepada Mahasiswa, secara pribadi menolak rancangan UUD Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI

“Kalau secara pribadi tetap menolak rancangan UUD Cipta Kerja No: 13 dirubah ditahun 2020 yang telah disahkan oleh kawan-kawan di DPR-RI. Terus terang saya belum membaca hasil keputusan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebanyak lebih kurang sembilan ratus lembar tersebut dengan artian yang banyak melemahkan kaum buruh di rancangan tersebut dan berdampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh,” ujarnya.

Namun hanya tiga wakil rakyat yang mau duduk bersama, sementara berkisar lima anggota dewan masuk kembali ke gedung termasuk wakil pimpinan H Zainal Harahap dari PDI-P tidak mau duduk bersila diteras depan gedung DPRD bersama mahasiswa.

Pantauan awak media pedemo saat ini pukul 21.40 WIB masih menduduki gedung DPRD kabupaten labuhan batu Selatan, Sumut sementara para wakil rakyat sudah tidak ada ditempat.
Editor: Aan.SGT

About the author

redaksi

Add Comment

Click here to post a comment