Fokus Cilegon Sosial

Anggota DPRD Cilegon Fraksi Demokrat Menolak Keras RUU Ciptaker Yang Sudah Disahkan

Reporter:Aan.SGT

CILEGON, FOKUSPRIANGAN,ID – Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dan Fraksi Demokrat dewan perwakilan daerah (DPRD) Kota Cilegon Muhamad Ibrohim Aswadi atau yang akrab di panggil Dewan Mia, mensikapi permasalahan RUU yang sudah disahkan oleh DPR RI pusat, kendati demikian Dewan Mia mendukung penolakan yang dilakukan oleh Partai Demokrat melalui Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Selasa (06/10/2020).

Menurutnya, (Mia_red) RUU Ciptaker yang telah di sahkan tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi Covid-19 yang sedang melanda di negri ini.

“Sebagaimana kami sampaikan di masa awal pandemi, prioritas utama negara harus diprioritasikan pada upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, dimana rakyat yang dalam kondisi sedang kesusahan, kesulitan, menganggur dst, dan harusnya kita berfikir bagaimana memulihkan ekonomi rakyat,” Paparnya Dewan Mia.

RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (omnibus law). Karena besarnya dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, apalagi masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini. Tidak bijak jika memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks ini secara terburu-buru.

“RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan. Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Sejumlah pemangkasan aturan perijinan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan lain-lain, yang mengatasnamakan sebagai bentuk “Reformasi Birokrasi” dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity),” Ungkapnya.

Selain cacat substansi, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi Tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.

“Berdasarkan argumentasi dan catatan penting tersebut, Dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan saudara saudara kita para pekerja diseluruh indonesia, maka Fraksi Partai Demokrat menyatakan MENOLAK Rancangan Undang–Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Oleh karena itu Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan. Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya,” Jelasnya Dewan Mia.

Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial (social justice) ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik. Sehingga perlu bertanya, apakah RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial (social justice) tersebut sesuai yang diamanahkan oleh para founding fathers.

“Dan sebenarnya kalau pemerintah mau jujur dengan kondisi yang ada sekarang disaat pandemi Covid-19 melanda dan semakin meningkat grafiknya, maka sebenarnya masih banyak hal hal yang lebih urgen yang harus dilakukan oleh pemerintah, misalkan bagaimana masyarakat sejahtera, pemulihan ekonomi, ketersediaan bantuan pangan bagi rakyat disaat pandemi, rakyat bisa makan, bisa bekerja, sehat dst, itu yang saya fikir yang harus dilskukan,” Jelasnya Dewan Mia.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter