Fokus Cianjur Sosial

Keterbukaan Masih Menjadi PR Bagi BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa )

Reporter: Andri.S

KAB.CIANJUR.FOKUSPRIANGAN.ID – Monitoring Evalusi ( Monev ) DPMD ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ) Kabupaten Cianjur melalui Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang di laksanakan, Kamis, (01/10/) di Kantor Kecamatan Mande di hadiri oleh 12 kepala Desa dan Pengurus Bumdes se-Kecamatan Mande.

Dalam acara tersebut selain melakukan pendataan ulanng, ada beberapa hal yang di sampaikan DPMD melalui Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, dari mulai permodalan dan rencana Bumdes harus melalui musyawarah, selain itu, Bumdes juga harus membuat Unit Usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desanya masing masing.

” Kegiatan hari ini, sebetulnya kita Monev dari bidang pemberdayaan ekonomi desa. Intinya kegiatan ini supaya kami mengetahui bahwa perkembangan salah satunya perkembangan Bumdes yang ada di Kecamatan Mande khususnya, sampai sejauh mana, karena memang di data kami ini, desa desa itu sudah membentuk Bumdes itu sebanyak 264 Desa termasuk mungkin Mande. Tapi kami tidak mengetahui apakah dari 264 Desa ini masih aktif Bumdesnya atau bahkan diganti kepengurusan baru, jadi intinya sekalian kami Monev, sekalian kami pembinaan kami updet data juga.” Ujar Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa, DPMD, Dewi Eka Susanti,S.STP selepas Monev.

Lanjut Dewi.” Poin pentingnya kalo memang bumdes di bentuk dan juga permodalan yang disertakan ke Bumdes itu harus melalui proses musyawarah dan disesuaikan dengan kebutuhan dari unit usaha yang dijalankan oleh Bumdes, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi di Desanya Masing masing.

Disinggung terkait PR besar bagi Bumdes, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi Desa,Dewi Eka Susanti, S.STP menyebutkan bahwa BUMDes harus membuat Laporan transparan ( terbuka ) terkait perkembangan unit usaha yang dijalaninya, karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan suudzon di warga, apakah bumdes melakukan penyelewengan atau tidak.

” sebetulnya PR besar bagi kami untuk mengajak Bumdes itu, terkait dari pelaporan unit usaha Bumdes itu sendiri, karena banyak Bumdes Bumdes yang sudah di bentuk dan di beri modal oleh Desa tetapi tidak membuat laporannya, itulah hal hal yang akhirnya menjadi suudzon bagi warga bahwa Bumdes di hawatirkan ada penyelewengan, nah tetapi kalo laporan itu di buat insya allah suudzon itu hilang.” Ungkapnya.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter