Fokus Kota Banjar Sosial

Tuntut UMK 2021, FSBB Adakan Audiensi Dengan Disnaker Kota Banjar

Reporter: Zaenal Abidin

KOTA BANJAR, FOKUSPRIANGAN.ID – Tuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 Forum Solidaritas Buruh Banjar (FSBB) mengadakan audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Banjar di aula Disnaker, Kamis (1/10/2020).

Dalam tuntutannya FSBB menginginkan kenaikan UMK tahun 2021 harus sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melakukan survey pasar.

“Sesuai dengan PP nomor 78 setiap lima tahun sekali diadakan survey pasar untuk meninjau kebutuhan hidup layak,” kata Endang Suryanto, sekretaris Forum Solidaritas Buruh Kota Banjar saat ditemui seusai audiensi.

Lebih lanjut, Endang menjelaskan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Dengan UMK sekitar Rp 1,8 juta, menurut Endang buruh di Kota Banjar kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Harus bisa sesuai dengan survey pasar. Apalagi UMK Banjar saat ini terendah di Jawa Barat. Untuk formulasinya, harapan kami bisa dihitung lagi oleh pihak Disnaker. Jadi untuk harapan mungkin bisa sekitar 3 juta lebih sesuai dengan tingkat kota atau provinsi,” tutur Endang.

Kemudian, Endang menegaskan, FSBB sebagai organisasi buruh Kota Banjar menginginkan semua perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan harus direalisasikan di Kota Banjar. Menurut Endang masih ada perusahaan yang mengambil kebijakan tidak sesuai dengan apa yang tecantum dalam undang-undang ketenagakerjaan.

“Di lapangan masih ada Outsoursing kemudian pemborongan hasil, itu kan tidak boleh. Tapi di Kota Banjar masih ada,” beber Endang.

Terkait audiensi hari ini, Endang berharap tahun 2021 bisa direalisasikan. Namun apabila tidak sesuai harapan pihaknya akan menunggu Lokakarya pengupahan dari Kementrian Ketenagakerjaan.

“Apabila itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, karena peraturan mentri itu dibawah peraturan pemerintahan, maka mau tidak mau kami harus turun ke jalan. Kami akan menggelar aksi untuk mengemukakan pendapat di muka umum bahwa, patuhi aturan yang sudah dibuat sendiri, aturan pemerintah,” tutup Endang.

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter