Fokus Kab Ciamis Sosial

Penyaluran Sembako (BPNT) Diduga Diluar Prosedur, Audiensi Ormas Gibas: Peran Pengawasan Pemkab Ciamis Sangat Diharapkan

Reporter : Alvine

KAB.CIAMIS. FOKUSPRIANGAN.ID Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Ciamis lakukan Audiensi ke Dprd Kabupaten Ciamis pada Kamis, (28/08/2020). Bertempat di ruang paripurna Kantor DPRD Kabupaten Ciamis audiensi membahas Terkait Penyaluran Sembako 2020 (BPNT) yang diduga dilaksanakan diluar prosedur.

Audiensi dihadiri oleh Ketua dan anggota komisi D DPRD Kabupaten Ciamis,Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Kesra Setda Kabupaten Ciamis, Bank Mandiri Branch Ciamis,Bulog Subdrive Ciamis,Tikor Bansos Kabupaten Ciamis,Perwakilan TKSK Kabupaten,Ciamis,Anggota Ormas GIBAS Resort Ciamis.

Tuntutan massa audiensi agar Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Sosial dapat mengawal dan menjalankan program BPNT dengan baik,meninjau kembali KPM/Penerima Bansos program sembako (BPNT)karena diduga masih banyak data penerima yang dianggap tak sesuai/tidak tepat sasaran,Agar pendamping TKSK Kecamatan dan pihak Bank Mandiri merespon lebih cepat apabila adanya penerima/KPM yang saldonya masih kosong pada saat penyaluran.

Sekjen Gibas Resort Ciamis Galih Hidayat menyampaikan untuk pihak Bank Mandiri mengevaluasi agen/e-warung yang tidak sesuai dengan persyaratan, begitupun dengan kartu KKS yang kosong demi kelancaran dalam penyaluran sehingga tidak menimbulkan permasalahan,” Ungkap Galih.

“Begitupun Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinsos dan lembaga terkait dalam program sembako (BPNT) ini harus lebih berpihak kepada pengusaha lokal Kabupaten Ciamis dalam hal penyedia bahan komoditi dengan memberdayakan pengusana yang ada di wilayah kecamatan masing-masing,”.

“melakukan pengawasan terhadap bahan sembako/komoditi dalam Bansos program sembako (BPNT) karena dilapangan ditemukan adanya bahan sembako yang kualitasnya tidak sesuai standart, kami juga meminta Dinas Sosial memutus atau tak berpihak pada pengusaha luar Kabupaten Ciamis karena nyatanya saat ini ada pengusaha lokal yang notabenenya sebagian pengusaha luar Kabupaten Ciamis dan mengikutsertakan pengusaha lokal sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat lokal,” Tegasnya.

Sementara itu jawaban dari pihak Bank Mandiri Branch Ciamis, Dinsos Kabupaten Ciamis, dan TKSK penyebab adanya saldo KPM yang kosong disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak masuknya KPM ke SP2D, adanya gagal Topup, KPM belum mengaktifkan e-walet. “Pihak Bank Mandiri Branch Ciamis telah dan masih melakukan evaluasi keberadaan e-warung, bahkan telah ada beberapa e-warung yang diberhentikan sebagai agen Bank Mandiri,” Ungkap Kepala Cabang Bank Mandiri Branch Ciamis Rudi.

Kepala Dinas Sosial juga menyampaikan terkait adanya penerima Bansos program sembako (BPNT) yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Ciamis selama ini pihak Dinsos telah menerima pengajuan dari pemerintahan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan pengajuan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat/Kemensos.”dan unntuk jenis komoditas bahan sembako itu merupakan hak dari penerima/KPM dan di kordinasikan dengan agen/e-warung,agen/e-warung berhak meminta bantuan kepada pihak lain untuk menyediakan komoditas bahan sembako,adanya bahan sembako yang kualitasnya tidak sesuai standart yang ditentukan atau tidak layak konsumsi silahkan sampaikan sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi,” Ungkap Kepala Dinas Sosial.

Dari peserta audiensi yaitu Alvine juga menyatakan Pada dasarnya Tugas dan Fungsi TKSK seyogyanya adalah koordinasi,fasilitasi, dan administrasi.koordinasi sebagaimana yang dimaksud yaktusaling memberikan informasi, menyamakan persepsi,dan/atau membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, fasilitasi yang dimaksud dilaksanakan dalam bentukpendampingan sosial,bimbingan sosial, terhadap agen dan KPM, dan administrasi merupakan menyiapkan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

“Untuk itu saya meminta kepada TKSK agar bertugas sesuai Tupoksi nya masing-masing jangan sampai ada istilah TKSK nakal mengkoordinir semua agen di satu Kecamatan untuk mensuplai bahan komoditi kepada Pengusaha demi keuntungan salah satu pihak, berikan kesempatan kepada Agen/e-waroeng sesuai kehendaknya untuk membeli atau mensuplai bahan komoditi dari Pengusaha lokal atau lebih tepatnya Pihak Ketiga sesuai kerja sama antara Pihak Ketiga dan Agen/e-warung utamanya ada di Kecamatan tersebut.saya juga meminta Peran Pemerintah Kabupaten Ciamis sangat sangat diharapkan untuk mengawasi lebih detail, tentunya dengan tujuan baik demi kelancaran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis yang mendapatkan bantuan sembako (bpnt) sehingga tidak dijadikan ajang bisnis bagi oknum tertentu atau pejabat,” Tambah Alvine.

Diakhir acara audiensi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis
Syarif Sutiarsa menuturkan, ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada Gibas yang telah peduli kepada masyarakat. Sehingga, berfungsi sebagai fungsi kontrol sosial.

“Dari hasil audiens hari ini, kami akan membuat fakta integritas namun kami minta waktu satu minggu untuk mengkaji dan melakukan rapat kerja. Sudah selayaknya masyarakat mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Syarif juga menambahkan terkait suplier pun sepatutnya haruslah mengedepankan para pengusaha lokal.

“Jadi bukan suplier ya mohon dimengerti, tapi pihak ketiga. Kami akan bahas dan kaji hal ini lebih lebih terperinci, semoga semua berjalan dengan lancar agar prilaku menyalahi prosedur dapat diminimalisir,dan kami DPRD Kabupaten Ciamis akan melaksanakan pengawasan terkait Bansos program sembako (BPNT) di Kabupaten Ciamis,” tandasnya.

Berita Populer

Flag Counter
Flag Counter