Fokus Jakarta Sosial

Sitti Rakhman, SP.,MM. Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Ajak Masyarakat Peduli Dalam Pengawasan Partisipatif

Reporter : Nur Azizah

JAKARTA.FOKUSPRIANGAN.ID – Anggota Bawaslu DKI Jakarta Sitti Rakhman mengajak dan mengimbau bahwa kesuksesan pemilihan umum ditopang melalui keberhasilan pengawasan partisipatif dalam mengawal demokrasi Indonesia agar lebih berintegritas dan berkeadilan.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu DKI Jakarta, Sitti Rakhman menilai penguatan pengawasan partisipatif salah satu hal yang sangat penting pada Pemilihan Umum. Menurut Sitti, suatu negara dapat dikatakan kuat jika masyarakatnya mampu menjalin proses demokrasi semaksimal mungkin.”ucapnya Kamis (30/07/20).

Salah satu program yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah di implementasikan Bawaslu untuk menekan potensi kecurangan,”katanya.

“Namun upaya ini tentu tidak akan berhasil apabila bentuk kepengawasan pemilu belum bertranformasi untuk bersifat partisipatif. Pemilu sebagai bentuk pesta rakyat seyogyanya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling menjaga setiap prosesnya. Sehingga orientasi tugas Bawaslu bergeser dari sebelumnya, melakukan pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, upaya untuk mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran.”ujarnya.

“Penguatan pengawasan partisipatif mejadi hal sangat penting. Dimana negara yang kuat jika masyarakatnya mampu melakukan pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan demokrasi.” Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: “Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar,”pungkasnya.

Video YouTube Sitti Rakhman

Berita Populer

Flag Counter
Flag Counter