FOKUS SUKABUMI Sosial

Tim Tipidsus Kejari Kabupaten Sukabumi Tindaklanjuti Kasus Pemotong BLT di Desa Neglasari Kecamatan Lengkong

Reporter : Rusdi

SUKABUMI.FOKUSPRIANGAN.ID – Buntut adanya demo oleh ratusan warga ke kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, akibat dugaan melakukan pemotongan anggaran bansos untuk warga terdampak Covid 19 sebesar Rp200 ribu perorang kini menjadi sorotan Kejaksaan.

Pihak kejaksaan Negeri ( Kejari ) Kabupaten Sukabumi melalui Kepala Subseksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Kabupaten Sukabumi, Elga Nur Fazrin mengatakan, pihaknya menilai terkait dugaan pemotongan dana BLT yang bersumber dari dana desa itu, dalam hukum mengenal asas praduga tak bersalah.
“Setiap permasalahan yang timbul mengenai BLT yang dilaporkan ke pihak Kejari Kabupaten Sukabumi, maka akan kami tindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket),” kata Elga kepada wartawan, kemarin.

Elga menjelaskan, jika ada laporan pengaduan dari masyarakat yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, pihaknya akan melakukan berbagai upaya. Diantaranya akan melakukan puldata dan pulbaket sesuai arahan pimpinan secara berjenjang. “Kami harap aparat desa bisa amanah dalam pemberian BLT ke warga. Selain itu, bila ada persoalan mengenai dugaan penyelewengan anggaran, disarankan warga agar melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,” katanya.

Apabila merupakan ranah tindak pidana korupsi, maka oknum maupun pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus bersiap menghadapi ancaman pidana dalam Undang-undnag Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Iya, dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal empat tahun kurungan penjara,” ujarnya.
Menurutnya, ditengah pandemi virus corona atau Covid-19, pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah melakukan pergeseran anggaran demi memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut.
Tak terkecuali pemerintahan tingkat desa. Di Kabupaten Sukabumi pun, setiap desa bisa menggunakan anggarannya dalam upaya penanggulangan Covid-19 tersebut. Untuk memastikan penggunaan aggaran tersebut, Kejari Kabupaten Sukabumi pun ikut turun tangan.
Pihaknya akan terus mengawasi seluruh kegiatan pengalokasian anggran desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencegahan Covid-19 itu. “Saya meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi agar membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) dengan benar,” tandasnya.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh kepala desa. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya agar dalam pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, mereka tidak salah menggunakannya. “Iya, jangan sampai disalah gunakan oleh kepala desa dan ada unsur tindakan penyimpangan dalam penggunaan anggaranya,” tandasnya.

Berita Populer

Flag Counter
Flag Counter