Fokus Jakarta Sosial

Gedung DPR RI di Kepung Ribuan Masaa Demonstran Tolak RUU HIP

Rpeorter : Rusdi
Sumber: jpnn.com, detik.com

JAKARTA.FOKUSPRIANGAN.ID – Ribuan massa demonstran penolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) tumpah ruah di Jalan Gatot Subroto, tepatnya dari depan GedungĀ DPR hingga flyover Slipi, Kamis (16/7). Meski cuaca gerimis di kawasan Senayan juga tidak menyurutkan semangat massa yang tergabung dalam koalisi Anak NKRI itu untuk menyuarakan aspirasinya.
Pantauan dilapangan, demonstran dibagi menjadi dua bagian di depan Gedung Parlemen. Pertama dari jembatan penyeberangan hingga flyover Jl Gerbang Pemuda. Satu sisi lagi ke arah Slipi. Konsentrasi massa dipisahkan oleh petugas keamanan dari Polri yang menjaga jalannya aksi persis di depan gerbang utama Kompleks Parlemen. “Di Slipi massa sudah padat, Pak Polisi. Tolong dibuka,” ujar salah seorang orator yang meminta polisi membuka akses bagi massa meringsek ke depan pagar gerbang DPR.

Ada orator lainnya yang bertanya apakah massa perlu masuk ke dalam tol. Beberapa peserta aksi yang mendengar pertanyaan orator ada yang mencoba memanjat pembatas jalan untuk masuk ke jalan tol, tetapi dicegah oleh orator lainnya. Di tengah keramaian, suasana tegang.

“Turun..turun,” ujar orator kepada beberapa orang yang tampak memanjat pagar pembatas ke jalan tol. Aksi tersebut diwarnai dengan orasi hingga ceramah agama dan doa. Seperti dari Forum Umat Islam (FUI) DKI Jakarta. Mereka menyerukan penolakan terhadap RUU HIP. Hingga berita ini diracik, situasi tegang, tetapi masih terkendali.

Ketua MUI DKI Munahar Muchtar ikut menyampaikan orasi dalamĀ aksi menolak RUU HIPĀ di depan Gedung DPR. Munahar menyebut komunis dan anteknya diharamkan tinggal di Indonesia.”Melalui mimbar ini, kepada para sahabat pejuang di MUI kita satu jalan, satu perjuangan, amar maruf nahi munkar. Kita sepakat komunis dan antek-anteknya diharamkan untuk tinggal di negara republik yang kita cintai,” kata Munahar dalam orasinya di atas mobil komando, Kamis (16/7/2020).

Munahar meminta anggota DPR dan Pemerintah untuk membatalkan RUU HIP, bukan ditunda. Dia menyebut keinginan itu merupakan permintaan umat. “Kita tidak pernah minta ditunda karena ini mutlak permintaan umat dan rakyat. Kalau anggota DPR tidak mendengarkan rakyat untuk siapa mereka berjuang,” ujar Munahar.

Munahar menyebut akan terus berjuang apabila RUU HIP ini tidak dibatalkan.
“Kalau dicabut artinya mereka mendengarkan rakyat, mereka adalah pembantu rakyat. Tapi kalau dilanjutkan, kita tetap akan berjuang,” tandas Munahar.

Terpisah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak agar Rapat Paripurna DPR RI segera memutuskan penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menurutnya, penghentian pembahasan RUU HIP sejalan dengan komitmen pimpinan DPR yang disampaikan saat menerima delegasi Pimpinan Pengunjuk Rasa tolak RUU HIP. “Semakin banyak penolakan dari masyarakat dan adanya kegaduhan akibat RUU HIP dengan sejumlah ketentuannya yang kontroversial, ini seharusnya sudah bisa menjadi alasan bagi DPR bersama dengan pemerintah untuk bersikap resmi menghentikan pembahasan dan bahkan mencabut RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas Long List 2020-2024,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (16/7/2020).

Hidayat menyayangkan hasil rapat Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah yang telah menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, tetapi tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik tersebut. Padahal, penolakan terhadap RUU ini sudah sangat masif dilakukan dari berbagai elemen bangsa, seperti Ormas Keagamaan, Pemuda Pancasila, hingga Legiun Veteran.
“Suara dan aspirasi-aspirasi mereka juga sudah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah (yang diwakili Menkumham) serta DPD, agar tripartit ini menyepakati untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan bahkan menariknya dari Prolegnas,” tandasnya.

Berita Populer

Flag Counter
Flag Counter