Reporter : Iwan-Wawan
TONTON VIDEONYA:
https://youtu.be/akP6gpSRFqc
KAB.TASIK.FOKUSPRIANGAN.ID – Sikapi banyaknya Saldo nol yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program Sembako, (BPNT) MPC Pemuda Pancasila Kab. Tasikmalaya yang dikomandoi Badan Penyuluhan Pembinaan Hukum, (BPPH) Pemuda Pancasila Geruduk Kantor BRI Cabang Singaparna Kamis (02/07/20)
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Tasikmalaya serta TNI dari Koramil Singaparna.
Ketua BPPH Pemuda Pancasila Ananto Wibowo menyampaikan kepada awak media aksi kami kali terkait adanya saldo nol yang diterima KPM dari bulan Januari bahkan dari tahun 2019 sampai sekarang itu saldonya nol atau zonk, dan ada juga yang dari bulan Januari sampai sekarang (6 bulan) itu yang di cairkan hanya 2 bulan yaitu pada bulan Mei/Juni sedangkan yang 4 bulan lagi Januari sampai Maret itu uangnya kemana, sedang di data yang diberikan BRI ke kami semua transaksi sukses tidak ada yang di blokir, itu yang kita pertanyakan”ungkap Ananto.
Bukan hanya itu lanjut nya ada juga saldo milik KPM yang notabene sudah meninggal dan ini tidak bisa dicairkan oleh keluarga tapi kenyataanya transaksi itu sukses, data yang diberikan BRI kepada kami begitu kita cek semuanya sukses tidak ada yang diblokir, data dari BRI itu 148.858 dan yang dicairkan 203.680, ada apa ini,”ujarnya.
Masih kata Ananto setelah ini kami akan melaporkan ke pihak Polres Tasikmala terkait hal ini, bayangkan saja kalau dari satu Desa itu 10 orang yang meninggal kali 351 desa yang ada di kab. Tasikmalaya jumlahnya 3510 kali 200.000 dalam satu bulan itu sudah 702.000.000 kali 6 bulan berapa miliyar uang negara atau uang rakyat yang tidak jelas kemana larinya uang tersebut, apakah ke BRI atau ke pihak lain kami tidak tau “jelasnya.
Ananto juga mengungkapkan kalau dari pemerintah atau Kemensos itu kan uangnya gelondongan turun ke Himpunan Bank Negara (Himbara) dimana ada BTN, BNI, BRI, juga Mandiri, dan BRI ini yang diduga paling Carut Marut sehingga banyak yang tidak bisa dicairkan, dan hasil dari audensi tadi BRI tidak bisa menjawab atau menjelaskan malah terkesan berbelit belit “ungkapnya.
Untuk itu kami menuntut dan juga meminta kepada pihak BRI untuk ada klarifikasi yaitu Dinsos, TKSK, BRI, dan juga pihak kami,,” pungkasnya.
