FOKUS SUKABUMI Sosial

Dampak Corona Ribuan Buruh PT CDB Sukabumi Dirumahkan Tanpa Upah

FOKUS SUKABUMI – Dampak pandemi corona sebanyak 3800 buruh PT CDB di Sukabumi dirumahkan tanpa status yang jelas, akibat ketidak jelasannya, mereka mendatangi Gedung Negara Pendopo Sukabumi di Kota Sukabumi melalui perwakilan buruhi, Senin (13/4/2020).

Kedatangan mereka didampingi sejumlah ormas, salah satunya dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Indonesia.

Buruh menolak penerapan status tidak kerja tidak dibayar atau No Work No Pay yang diterapkan di perusahaannya. “Kita menolak No Work No Pay, kami enggak mau jadi gelandangan baru, kita status karyawan tapi enggak ada penghasilan,” kata Triyono, Sekretaris Serikat Pekerja Setingkat Perusahaan (SPTP) PT CDB, kepada awak media.
Menurut Triyono, kondisi saat ini pihaknya diliburkan sejak Kamis lalu, namun belum ada kejelasan terkait status libur mereka apakah akan ada upah yang diberikan pihak perusahaan.
“Kalau dari perusahaan kami, hari ini sudah libur, namun kejelasan masalah upah masih belum tahu. Belum ada sepakat tapi sudah diliburkan,” terang Triyono.

Anan Juanda, seksi bagian organisasi SPTP PT CDB menyebut ada sebanyak 3.800 karyawan dan karyawati diliburkan sejak tanggal 3 April. Peliburan itu tidak dilakukan secara langsung namun bertahap.

“April ini saja kita mengantongi tanggal diliburkan 6 hari, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan kesepakatan upah saat kita diliburkan. Negoisasi sampai tiga kali dengan perusahaan tapi sama-sama deadlock tanpa hasil,” ujar Anan.

Menurutnya, pihak perusahaan meminta karyawan untuk membuka hati terkait kondisi perusahaan. “Alasan perusahaan, kita supaya melihat membuka hati tentang kondisi perusahaan, sementara perusahaan tidak melihat kami yang ada di lapangan. Jadi perusahaan menutup mata terhadap buruh, tetapi perusahaan mementingkan kehidupan perusahaan tanpa melihat kehidupan kami,” kata Anan.

Ketua Ormas Bang Japar Indonesia, Sukabumi Budi Lesmana, mengatakan selain buruh pihaknya juga menyuarakan kepentingan tenaga pendidik swasta dan ulama. “Kita menyadari efek penyebaran pandemi virus Corona luar biasa, menyangkut seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya materil namun juga spirituil.

Saat ini kegiatan phsyical distancing, tidak merata dilakukan pemerintah. Di satu sisi pintu ditutup, sekolah diliburkan, keramaian bisokop THM ditutup tapi ada kegiatan berskala besar menimbulkan keramaian malah terkesan dibiarkan,” ungkap Budi.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui kebijakannya bisa memberikan solusi kepada mereka yang terpaksa diliburkan oleh perusahaan namun tidak mendapatkan upah.

“Kita minta bupati untuk mengambil langkah yang yang memberikan solusi, bagaimana ini ditutup tapi hak karyawan tetap dilaksanakan. Kewajiban perusahaan tetap dilaksanakan, tidak harus dibayar full misalnya, teman-teman karyawan juga mengerti. 50 persen saja sudah cukup buat mereka,” ujar Budi.

Kepala Dinas Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman mengaku sudah menerima masukan dari para buruh. Ia akan lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah propinsi terkait langkah yang akan dilakukan. “Tadi dari yang disampaikan oleh buruh tadi, perusahaan menghentikan tanpa kesepakatan, kita akan telusuri. Kalau aturan edaran menteri, edaran gubernur dan bupati itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau sepihak tidak berjalan, kita telusuri dengan pengawas ketenagakerjaan. Kita akan ke provinsi dulu, nanti bersama sama solusinya bagaimana,” tandasnya.

Jurnalis : Rusdi

Flag Counter

Berita Populer

Flag Counter