Pewarta : Damy
SUMEDANG | FOKUSPRIANGAN.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan diterimanya kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (10/4/2025).
Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Sub Auditorat Jabar 2 sekaligus Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa, Yudi Prawiratman, disambut langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, H. M. Fajar Aldila, di Ruang Kerja Wakil Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Tuti Ruswati beserta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Yudi menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 35 hari dan mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan serta kinerja perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan keterbukaan dari semua pihak demi kelancaran proses pemeriksaan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Fajar Aldila menyatakan dukungan penuhnya. Ia bahkan telah menginstruksikan Sekda untuk memastikan seluruh kepala SKPD tetap berada di tempat dan tidak melakukan perjalanan dinas selama masa evaluasi.
“Kita akan fokus dan serius menghadapi pemeriksaan ini. Saya sudah sampaikan kepada Sekda agar memperketat aturan dan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia dengan cepat dan akurat,” ujar Wabup.
Dengan persiapan yang matang dan semangat kebersamaan, Pemkab Sumedang optimistis dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya, sebagai bentuk nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Insyaallah setelah 35 hari ke depan, kita akan duduk bersama kembali dengan BPK untuk membahas hasil temuan dan siap menindaklanjuti setiap rekomendasi demi kebaikan pengelolaan keuangan Sumedang ke depan,” tutup Wabup Fajar.
