DPC PPKHI Garut Buka Konsultasi Hukum Gratis di Gedung Pelayanan Satu Atap

Fokus Jabar Sosial

Pewarta : Aep Saepudin

KAB.GARUT, FOKUSPRIANGAN.ID | Dalam rangka ikut mencerdaskan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Garut tentang aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, DPC PPKHI (Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia) Kabupaten Garut yang di Ketuai oleh Budi Rahadian, SH, Sekertaris Evan Saepul Rohman, SH, Bendahara Asep Rusmawan, SH, di dampingi oleh Hendi Hermawan, SH selaku Kepala Bidang Sekertariat, membuka Konsultasi Hukum Gratis di Gedung Pelayanan Satu Atap di Simpang Lima, Jl. Pembangunan No. 1 Tarogong Kidul Garut.

Ketika di temui di sela-sela istirahat, tim jurnalis fokuspriangan meminta tanggapan seputar konsultasi Hukum Gratis di Atas Lantai Tiga, Selasa, (25/02/2025). Budi Rahardian menjelaskan bahwa Pelayanan Konsultasi Hukum Gratis kami lakukan setiap hari Senin dan Selasa dari Pukul 08.00 – 15.00, silahkan bagi warga masyarakat Kabupaten Garut yang ingin konsultasi Hukum tentang berbagai persoalan yang menyangkut tentang Hukum bisa datang langsung ke Gedung Pelayanan Satu Atap di Lantai 2, Kami bersama Pengurus/Team PPKHI siap membantu mencarikan solusinya tentang bagaimana kita harus mengajukan prosedur hukum dan mencari tahu tentang hak-hak sebagai warga negara dalam hal yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bersinggungan dengan hukum,” Ujarnya

Selanjutnya di tuturkan Budi Rahardian yang juga sekarang di percaya sebagai PLt. KONI Garut karena Ketua KONI Abdusy Syakur Amin telah dilantik menjadi Bupati Garut, “Tentang pelayanan yang bisa dikonsultasikan bisa perkara Pidana, Perdata atau Masalah Hukum Keluarga, Perusahaan, Hak Cipta dan permasalahan Hukum lainnya yang kurang memiliki akses dalam keuangan dan lainnya, sehingga nantinya bisa kami bantu dalam proses persidangan atau tidak, tergantung kepada personal yang melakukan konsultasi, intinya kami siap menjadi pendampingan hukum, masyarakat harus melek Hukum, jangan takut bicara Hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum dan Hukum harus menjadi panglima di Negara Indonesia.” Tandasnya