Diduga Ada Titipan Anggota PPK Laskar Fisabilillah Indonesia Geruduk KPU Kota Sukabumi

FOKUS SUKABUMI Sosial

Teks Photo : Suasana Audensi LFI Bersama Ketua KPU

Pewarta: Eka Lesmana

SUKABUMI.FOKUSPRIANGAN.ID – Diduga adanya titipan Puluhan anggota Laskar Fisabililah Indonesia (LFI) Sukabumi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Selasa (28/05/2024).

Ketua DPP Laskar Fisabililah Indonesia (LFI) Sukabumiraya, Abi Kholil Asubki mengatakan bahwa pihaknya merasa kecewa semua Komisioner KPU Kota Sukabumi tidak hadir dalam audensi ini. Karena Komisioner itu terdapat beberapa Divisinya.

“Iya, kami akan kembali melakukan audensi dan menuntut semua para Komisioner agar hadir pada saat audensi, untuk masalah penentuan waktunya akan segera di jadwalkan,” kata Abi Kholil kepada PenaKu.ID seusai audensi.

Lanjut dia, LFI menduga pada saat KPU Kota Sukabumi melakukan rekrutmen pendaftaran untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak jujur, transparan. Pada saat melihat dari hasil pengumuman juga yang muncul hanya golongan tertentu saja serta di duga adanya titipan dari berbagai pihak.

“Kami menyikapi permasalahan tersebut, nantinya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, bakal terindikasi Pilkada tidak jujur dan adil, dan juga kita mendapat masukan dari rekan-rekan banyak titipan saat rekrutmen berlangsung,” tandasnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno memberikan apresiasi atas partisipasi LFI Sukabumi Raya. Mengkritisi, memberikan saran, masukan, catatan itu sangat penting untuk di maknai sebagai partisipasi masyarakat terhadap KPU.

“Saya rasa apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan Laskar Fisabililah merupakan nasehat penting untuk sekumpulan manusia yang berada di Struktural KPU Kota Sukabumi, mengingatkan untuk melakukan evaluasi dan terus untuk melakukan introspeksi diri di internal KPU,” paparnya.

Imam berharap semoga KPU Kota Sukabumi bisa menjadi spon yang dapat menyerap dengan baik untuk dijadikan koridor dalam hal melangkah guna membangun kelembagaan yang akuntabel, terbuka, tidak alergi terhadap semua elemen masyarakat.” pungkasnya.