Pewarta : Aep Saepudin
KAB.GARUT. FOKUSPRIANGAN.ID – Sehubungan dengan pelaksanaan Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jabar tinggal menghitung bulan dan sudah muncul para bursa calon gubernur Jawa Barat, Pada acara Silaturahmi Idul Fitri 1445 H yang di gelar oleh PDM Garut di Gd. Pendopo Garut, Minggu (21/04/2024).
Tim liputan fokuspriangan Garut, konfirmasi kepada Dr. Iu Rusliana, M.Si selaku Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar tentang sikap Muhammadiyah menghadapi Pilgub Jabar.
Dikatakannya bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat secara resmi mengeluarkan enam pernyataan sikap terkait gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Yaitu:
Pertama, PWM Jawa Barat mendorong penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk independen, menegakkan integritas, dan profesional dalam penyelenggaraan seluruh tahapan.
Kedua, PWM Jawa Barat mendorong peserta pemilu berkampanye dengan mengedepankan etika dan mencerdaskan serta bebas dari isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kampanye hitam, politik uang, adu domba, dan hoaks.
”Ketiga, Muhammadiyah Jawa Barat juga mendorong pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom, tanpa tekanan, tolak politik uang, dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani.” Ungkapnya
Di samping itu, dikatakan Iu Rusliana, keempat, hal yang tidak kalah penting yakni mendorong ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap Netral, menegakkan dan menjunjung tinggi integritas, dan profesional dalam menyukseskan pemilu.
Poin kelima, PWM Jawa Barat mendorong para akademisi dan masyarakat sipil untuk aktif melakukan pendidikan pemilih, mengawasi, dan memantau jalannya pemilu.” Paparnya.
Keenam, PWM Jawa Barat meminta kepada KPUD Jabar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat untuk mengingatkan bahwa quick count dan exit poll jangan dijadikan rujukan dalam penghitungan suara.”Tandasnya.
”Masyarakat harus menjaga sikap kritis terhadap semua informasi yang diterima. Termasuk mempertanyakan sumber dan potensi bias yang mungkin mempengaruhi hasil yang disajikan, Kesadaran ini sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Pasalnya, hasil akhir pemilu ditentukan oleh penghitungan suara yang resmi dan transparan oleh KPU, bukan oleh prediksi awal atau framing oleh lembaga survei.”Pungkasnya.
