Pewarta : Aep Saepudin
KAB.GARUT. FOKUSPRIANGAN.ID – DPP FAGAR (Forum Aliansi Guru dan Karyawan) Kabupaten Garut menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H sekaligus Pelantikan Pengurus DPP dan DPC FAGAR Se-Kab. Garut sisa masa bakti 2021-2026 di Aula BJB Garut, Jumat, (19/04/2024).
Hadir dalam acara tersebut Ketua PGRI Garut, Perwakilan dari Disdik Garut, Perwakilan dari Pemkab. Garut, Pengurus DPP dan 2 orang perwakilan dari tiap DPC FAGAR Se-Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya Ketua Umum DPP FAGAR Ma’mol Abdul Faqih, M.Pd memulai dengan teriakan takbir dan Kata Merdeka, semoga kita semua guru honorer bisa segera merdeka bisa merubah statusnya menjadi ASN PPPK pada tahun 2024. Acara ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah dan komitmen para pengurus untuk memperjuangkan hak-hak guru dan karyawan, pokoknya saya tidak mau tahu agar pihak Disdik Garut kalau tidak ingin di demo agar memperjuangkan nasib guru honorer supaya diangkat jadi ASN PPPK.” Ujarnya.
Dalam Pelantikan tersebut Ma’mol Abdul Faqih, M.Pd ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP FAGAR menggantikan Adeng Sukmana yang telah diangkat menjadi ASN PPPK, Encep Sukandar, S.Pd.I sebagai Sekretaris Umum menggantikan Dani, dan Een Endarwati, S.Ag sebagai Bendahara Umum menggantikan Tintin. serta beberapa orang DPC yang diangkat menjadi pengurus DPP untuk menduduki divisi-divisi yang telah diangkat menjadi PPPK.
Dalam sambutannya Ma’mol Abdul Faqih, selaku Ketua Umum DPP FAGAR, mengungkapkan, “Isu yang akan diangkat tetap masalah kuota PPPK harus jelas, buat guru sebanyak 2000 dan 1400 untuk kouta tendik atau teknis. Setelah pelantikan ini kita akan lari lebih kencang kedepan untuk melakukan koordinasi. Mungkin langkah yang akan kita tempuh pasca pelantikan ini adalah Rakor bersama DPRD dengan Stickholder Pemerintah Daerah dalam hal ini pj Bupati, Sekda, Kepala BKD, Kepala Disdik Garut. Kami akan mengusahakan untuk duduk bersama membahas kuota terkait untuk para Guru dan Tendik, kami tidak mau dibohongi lagi, sudah sepakat pengajuan 3.400, kok aneh yang di ajukan ke Menpan RB 8000, Ini darimana dasarnya…? Cetusnya.
“Kami tetap berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak guru dan karyawan, terutama terkait dengan kuota PPPK yang menjadi isu utama dalam bidang pendidikan. Pelantikan ini menjadi langkah awal untuk merapatkan barisan dan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, guna mencari solusi yang terbaik bagi semuanya, pokoknya kalau sampai tuntutan kami tidak dikabulkan, jangan salahkan kami untuk melakukan istigosah qubra di halaman Gedung DPRD Garut.” Pungkasnya.
