Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi ke 2 Tahun 2024 Tentang Penyampaian Pandangan Umum Tiga Raperda

FOKUS SUKABUMI Pemerintahan Sosial

Pewarta: Rusdi

SUKABUMI. FOKUSPRIANGAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna yang ke-2 (Dua) pada Tahun Sidang 2024, Rabu (20/3/24).

Sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, bahwa Rapat Paripurna hari ini dalam rangka :
Pertama, penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Yang kedua adalah penyampaian Pendapat Bupati atas Tiga Raperda Usul Prakarsa DPRD, yaitu: Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Raperda tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada hari ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Yudha Sukmagara, didampingi Wakil Ketua I DPRD Budi Azhar Mutawali, Wakil Ketua II DPRD Yudi Suryadikrama, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, para Anggota DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi (FORKOPIMDA) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyampaikan pendapat atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD padaĀ Rapat ParipurnaĀ DPRD, Rabu (20/3/24).

Bupati menyambut baik adanya Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sebab, masyarakat hukum adat merupakan warga negara yang memiiki karakteristik khas. “Pada prinsipnya kami menyambut baik, namun penetapannya harus memperhatikan peraturan Perundangā€“undangan yang berdasarkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945,” ujar Marwan di Ruang RapatĀ DPRD Kabupaten Sukabumi.

Bupati menjelaskan bahwa, itu hanya mengubah nama. Nomenklatur penambahan kan sudah berjalan diĀ Bappelitbangda. BRIN itu perencanaan penelitian, di Bapelitbangda sudah ada, hanya perubahan nama, tidak membikin stuktur baru.

Sementara terkait penempatan pegawai, Marwan menyebut itu kebijakan dari nasional sehingga para pegawai memungkinkan dari berbagai latar belakang. “Nanti kalau masalah pegawai bulan April. Itu ada kebijakan nasional. Kalau April itu misal contoh tidak harus tergantung pegawai negeri yang ada di kita, bisa juga dari kejaksaan, kepolisian, atau dari universitas selama itu memang bisa menguatkan eksistensi dari kelembagaan, itu boleh-boleh diambil,” katanya.