Pewarta: Wawan
KAB. TASIK. FOKUSPRIANGAN.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar Jaringan kemandirian nasional (JAMAN) dihalaman kantor Bupati Tasikmalaya yang berujung ricuh antara aksi masa dan pihak aparat kepolisian. Sementara pihak dari aksi masa melempari petugas dengan tomat dan juga membakar ban bekas depan pintu masuk kantor Bupati, Mereka melakukan unjuk rasa pada hari Kamis (29/2/24).
Aksi massa terus memanas terus merangsek untuk bisa masuk kedalam ruangan, akan tetapi pihak dari keamanan secara sigap menghadang aksi masa sehingga menimbulkan bentrok fisik saling dorong dengan petugas keamanan dan alhasil kaca pintu depan kantor setda pecah berantakan.
Massa dari organisasi JAMAN yang tidak puas dengan tidak hadirnya yang bersangkutan (KABAG UMUM SETDA) dengan alasan sedang dinas luar sehingga mereka memutuskan untuk menginap dengan memasang beberapa tenda di depan halaman kantor bupati.
“Aksi ini saya menemukan atau mendapatkan dugaan realisasi anggaran di sekertariat daerah kabag umum banyak sekali program kegiatan yang dinilai hanya cenderung pemborosan anggaran sehingga bisa membuka potensi keran korupsi,” kata Ketua umum Jaringan kemandirian nasional (JAMAN), Givan
kepada wartawan.
Ia memyebut, terkait dengan data program kegiatan yang berada di sekertariat bagian umum adalah ada yang namanya karpet beludru sebesar 170 juta, kursi jati 220 juta, pengadaan kamera senilai 80 jt, pas bunga 400 juta. “Bukan hanya itu kami juga mempertanyakan anggaran perjalanan dinas dan juga mamin dan ATK (alat tulis kantor), Kami aksi disini mengantongi data anggaran perjalanan dinas di tahun 2022 terdapat anggaran 6 milyar 300 juta,’ imbuhnya.
Lebih lanjut ucap Devan, anggaran mamin dan ATK dirinya mengindikasikan para jajaran sekertariat daerah bagian umum itu hanya sekedar menyerap kemudian mengorientasikan untuk dugaan membuat SPJ semata diduga tanpa adanya pengadaan barang yang berbasis faktual ataupun berbasis secara kongkrit. “Saya tegaskan daripada pengadaan mamin dan ATK terdapat dugaan indikasi mark-up duplikasi anggaran sekaligus penyimpangan anggaran,” katanya.
Devan menjelaskan, kemudian ada satu lagi kegiatan per bulan Desember sekertariat bagian umum merealisasikan kegiatan anggaran yang namanya belanja modal fasilitas umum pemeliharaan di pendopo baru “Bagi kami pemeliharaan belanja modal fasilitas umum untuk pendopo baru itu adalah konyol bagi kami itu sebuah klise karena fasilitas tersebut fasilitas khusus untuk bupati untuk sekda dan jajaran Pejabat pejabat yang berada di lingkup pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Ia menekankan agar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Kabag Umum Setda kabupaten Tasikmalaya untuk memperhatikan persoalan yang menyangkut problematika masyarakat, “Kami juga disini akan terus menunggu kabag umum Setda kabupaten Tasikmalaya untuk langsung bertemu untuk menyampaikan data data kongkrit yang sudah kami pegang,” ujarnya.
Ia juga meminta yang berwenang agar mengusut tuntas permasalahan ini dan melakukan investigasi melakukan langkah-langkah tepat dan cepat supaya permasalahan kasus ini dapat segera terungkap. “Kami juga meminta untuk pemerintah daerah dapat terbuka dalam memberikan keterangan tentang kasus dugaan korupsi yang berada di bagian Kabag umum Setda kabupaten Tasikmalaya,” tandas Devan.
