Pewarta : Eka Lesmana
SUKABUMI.FOKUSPRIANGAN.ID – Puluhan Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Muda Sukabumi melakukan aksi pemasangan poster di pagar gedung negara pendopo Jalan A. Yani, Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. aksi protes lewat tulisan poster tersebut dilakukan atas dugaan ketidakpuasan kinerja Pemkab Sukabumi.
Beberapa poster berisi tulisan “apakabar pembangunan sarana prasarana keagamaan yang di bangun oleh anggaran negara sebesar 3,3 M yang sampai hari ini mangkrak usut tuntas” di poster lain bertuliskan ” Bangunan terbengkalai”
Menurut kordinator Aliansi Aktivis Muda Sukabumi Moch Ichwan Saputra menjelaskan, Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya.
“Penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat menunjukkan bahwa faham negara kita adalah demokrasi dimana the government of the people, by people and for the people. Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian hal ini merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik.” jelas” Saputra Rabu (31/01/2024).
Masih menurutnya, Ironis Demokrasi yang banyak dipraktekkan sekarang ini adalah demokrasi konstitusional dimana ciri khasnya adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. dinikmati tanpa peduli pada rakyat yang telah memilihnya. Tidak main-main reduksi demokrasi yang terjadi hari ini.
“Seperti yang kita ketahui hari ini bahwa demokrasi sekarang telah tejadi penurunan yang mana telah terjadi reduksi atas demokrasi.Yakni bukan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan dari rakyat, oleh Elit, dan untuk Oligarki. Inilah fakta yang ada saat ini di Indonesia,” ujarnya
Saputra mengungkapkan, Jika dihitung waktu keterlibatan rakyat dalam berdemokrasi, sesungguhnya rakyat hanya memiliki waktu keterlibatan kurang lebih lima menit saja. Lima menit ini, dia hitung ketika seorang rakyat, sebagai pemilih, memberikan suaranya di balik bilik suara., Hanya selama itulah keterlibatan rakyat yang sesungguhnya dalam sistem demokrasi dewasa ini. Sisanya, adalah waktu elit untuk berkuasa. “Berpesta-pora,” .
“Kue kekuasaan dijadikan bancakan oleh elit. Dan lebih parah lagi, hampir semua ketentuan yang ada memiliki celah, sehingga membuka peluang terjadinya dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan,” jelasnya
Dikatakan Moch.Ikhwan Saputra, kita jangan sampai menyerah untuk tetap berdemokrasi. Sebab demokrasi, setelah disimulasikan, ternyata adalah sistem yang terbaik untuk bangsa ini diantara sistem lainnya, seperti monarki Tirani atau Aristokrasi,
“Seperti hal nya hari ini kami anggap terjadi bibit – bibit kekuasaan elit dan oligarki yang membuat cacatnya demokrasi. Khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi yang mana kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh seorang Bupati.
Masih menurut Dia, Kami pemuda sekaligus mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Aktivis Muda Sukabumi yang seharusnya menggelar aksi pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang kami rasa keharusan yang perlu disampaikan pada pemangku kebijakan yang pada hari ini diduga tutup mata tutup telinga.
Adapun beberapa aspirasi yang ingin kami sampaikan yaitu :
Mempertanyakan penyebab terbengkalainya fasilitas Gedung Graha Pemuda yang berada di area komplek gelanggang olahraga Pelabuanratu yang mana dari pengadaan tahun 2018, 2019 dan terakhir 2021 dengan total keseluruhan anggaran yang digelontorkan mencapai 12M namun pembangunan nya tak kunjung selesai.
Menekan kelanjutan pembangunan gedung kantor pemda di Cangehgar Pelabuhanratu yang di kucuri 172M dari APBD oleh pihak pemerintah kabupaten sukabumi dan kami memertanyakan hal apa yang menjadikan mangkraknya pembangunan tersebut sampai hari ini.
Mengevaluasi pengerjaan beberapa titik jalan lingkungan yang tersebar di wilayah kabupaten Sukabumi dan berada di bawah satuan kerja dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Sukabumi yang banyak di soroti karna kualitas nya yang terkesan asal – asalan
Menuntut pemecetan pejabat dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Sukabumi yang kami anggap sudah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
Selanjutnya kami meminta bapak bupati untuk menepati janji nya yang akan memberikan realisasi hunian tetap yang pemkab Sukabumi janjikan kepada penyintas pergerakan tanah di kampung Ciherang desa Cijangkat kecamatan Nyalindung
Tak hanya itu kami pun mendapatkan keluhan dari masyarakat kecamatan Pabuaran yaitu permasalan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana mereka menanyakan transparansi dari pada anggaran tersebut, karena mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak pendamping PKH atau Puskesos dan TKSK.
Masyarakat telah berteriak dan bingung untuk mengadukan kepada siapa karna semenjak tahun 2021 sampai sekarang mereka hanya mendapatkan anggaran dari program tersebut sebesar 200rb dan yang tidak masuk akalnya yaitu pihak yang tidak berwenang ataupun pendamping PKH diduga menahan kartu rekening beserta buku tabungannya padahal menurut amat kami itu adalah hal dari pada penerima dan orang yang menahan fasilitas tersebut tidak berhak menahan kartu atm.
Dengan inisiatif kami sebagai control sosial maka kami mencoba mendorong permasalahan ini kepada pemangku kebijakan untuk membenahi permasalahan tersebut. Serta kami mendapatkan keluhan dari masyarakat di daerah yang sama yaitu masalahan penerimaan mamfaat Program Indonesia Pintar yang pada hari ini mereka berteriak karna adanya dugaan oknum internal dari pemerintah yang memotong anggaran tersebut. Padahal dengan adanya Program Indonesia Pintar Ini seharusnya membuat atau membantu masyarakat yang skala ekonominya rendah, namun realitas di lapangan program tersebut hanya menjadikan kerasahan di masyarakat.
Dengan beberapa permasalahan, dugaan Mangkraknya serta terbengkalainya pembangunan -pembangunan, juga harapan masyarakat, dan permasalahan PKH serta PIP di Kabupaten Sukabumi
“Kami Aliansi Aktivis muda Sukabumi bermaksud ingin menyampaikan secara langsung permasalahan – permasalahan yang akan kami ringkas menjadi RAPORT MERAH ini pada bupati Kabupaten Sukabumi untuk segera mengklarifikasi dan membenahi permasalahan yang terjadi” tegas Saputra.
Lanjut Dia, Namun sangat disayangkan kami yang berharap dipasilitasi agar mendapatkan kelarifikasi dari pemangku kebijakan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan malah dihadapkan kepada setap – setap daerah yang tak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan yang akan kami sampaikan.
“Kekecewaan kami tak hanya karna pemangku kebijaan yang tidak ingin menemui kami dan seakan enggan untuk menerima aspirasi – aspirasi kami. Namun selain dari itu pada hari selasa, 30 januari 2024 tepatnya pukul 09.20 WIB sehari sebelum aksi terselenggara, salah satu kawan kami mendapat pesan whaats app dari no tak dikenal yang mana isi dalam pesan tersebut seakan akan mengintimidasi kami dengan ancaman akan melakukan aksi masa tandingan untuk menjegal agar aksi kami tidak terlaksana,”katanya
Mochamad Ikhwan Saputra menyebutkan, Menjadi suatu tanda tanya besar bagi kami kaitan dengan penyampaian aspirasi dan dengan adanya intimidasi seperti itu karena dalam pesan tersebut tersemat suatu video yang berdurasi kurang dari 1 menit dengan statmen “KAMI KOALISI OKP ORMAS BERSATU PALABUHANRATU, SIAP UNTUK MENGKONDUSIFKAN KEPADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKABUMI OLEH BAPAK HJ MARWAN HAΜΑΜΙ LANJUTKAN KEBAIKAN…”
“Ini adalah salah satu bentuk menurunya demokrasi bangsa kita terkhusus di kabupaten Sukabumi yang mencoba membungkam suara rakyat, belum dapat di pastikan gerakan aksi masa tandingan ini di inisiasi oleh siapa namun amatan kami prihal in terkesan mengadu domba kami sebagai masyarakat dengan kelompok masyarakat lainya. Oleh karna itu kami menimbang agar aspirasi yang kami sampaikan tepat sasaran juga” sebutnya
Dikatakan Mochamad Ihwan Saputra, salah satu bentuk kecintaan. kami terhadap Kabupaten Sukabumi untuk tetap menjaga kondusifitas kami Aliansi Aktivis Muda Sukabumi menyepakati aksi akan kami lakukan beberapa waktu kedepan untuk memberikan penilaian raport merah kepada bupati Sukabumi.
“Demikian konfrensi perss ini kami gelar sebagai suatu bentuk kekecewaan kami terhadap. demokrasi yang terancam di dua priode kepemimpinan Drs. H Marwan Hamami MM sekaligus. mengingatkan kepada masyarakat kabuoaten Sukabumi untuk tetap berteriak ketika demokrasi kita diinjak,” pungkasnya.
