Subhan Fahmi: Semua Dinas/Instansi Harus Bermitra Dengan Pesantren

Fokus Jabar Politik Sosial

Pewarta : Aep Saepudin

KAB.GARUT. FOKUSPRIANGAN.ID – Disela-sela acara kampanye terbuka Cawapres Muhaimin Iskandar di Situ Bagendit Kec. Banyuresmi Garut, Jum’at, 5 Januari 2024, pada acara Cukur Masal bersama paguyuban seniman pangkas rambut.

Subhan Fahmi ketika dikonfirmasi seputar pencalegannya ke DPRD Garut untuk yang kedua kalinya mengatakan, “Saya maju kembali menjadi Caleg DPRD Garut dari Dapil 5, karena banyak PR yang harus dilanjutkan sehubungan saya sangat konsen di bidang kepesantrenan, dimana masih banyak yang harus di perhatian dan di berdayakan dari peran dan fungsi kepesantrenan bukan sebatas pemberian hibah bantuan masjid/musholla, honor guru ngaji, intinya agar PERDA Pesantren benar-benar salahsatu salahsatu APBD itu berpihak kepada Pesantren.”Ujarnya.

Selanjutnya Subhan Fahmi yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Garut menjelaskan bahwa dulu sering pemerintah kabupaten Garut kalau diajak bicara tentang pemberdayaan Pesantren selalu berkata ini menjadi kewenangan pusat (Kemenag RI) padahal masih banyak hal yang perlu di bantu oleh Pemkab. Garut, Dengan adanya PERDA Pesantren bagaimana semua dinas/instansi memikirkan Pesantren biar hidup, berdayasaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya.” Imbuhnya.

Lebih lanjut Subhan Fahmi selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Garut Dapil 5 No. Urut 2 dari PKB, Menjelaskan mengenai keinginan sebagian warga garut yang ingin dibuatkan PERDA tentang LGBT, “Pada dasarnya semua Anggota dewan setuju perlu dibuatkan regulasi khusus yang menangani, melayani, membina dan mencari solusi bagaimana para LGBT bisa tidak ketagihan harus dibuatkan kegiatan/kesibukan bekerja sehingga cepat atau lambat mereka terbiasa hidup dengan kebanyakan manusia yang normal.” Cetusnya.

Di akhir perbincangan Subhan Fahmi menyoroti tentang viralnya video satpol pp yang mendukung kepada salahsatu Cawapres Gibran, “Kemarin saya selaku Ketua Komisi 1 yang membidangi kepegawaian, telah melakukan protes kepada Kerala Satpol PP, itu termasuk kepada pelanggaran berat yang di lakukan oleh oknum Satpol PP, Walaupun status nya sukwan, tetap karena mereka di gaji dari Dana APBD Garut, itu masuk pada pelanggaran berat yang harus diberikan songs maksimal sesuai aturan perundang-undangan. Untuk itu saya meminta kepada seluruh PNS, PPPK dan tenaga Sukwan harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg tgl 14 Febuari 2024.”Pungkasnya.