Puluhan Kades dan Bendahara Desa di Kabupaten Sukabumi Diperiksa Inspektorat Daerah

FOKUS SUKABUMI Sosial

Pewarta: Rusdi

SUKABUMI-FOKUSPRIANGAN.ID – Sebanyak 85 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi dipanggil Inspektorat. Pasalnya, mereka diduga salah gunakan Dana Desa (DD). Anggaran tersebut diduga telah diberikan kepada oknum tertentu dengan dalih bantuan hukum.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin mengaku, telah memanggil 85 kades beserta bendaharanya. Hal itu didasari adanya dugaan para kades yang dimaksud adalah memberikan uang jutaaan rupiah tidak sesuai regulasi. “Dua hari ini kami Inspektorat memanggil kepala Desa serta bendahara untuk memberikan keterangan terkait dugaan yang ramai di sosial media,” sebut Komarudin, Selasa (1/8/23).

Dirinya belum bisa menjelaskan secara gamblang. Lantaran masih proses pemenuhan keterangan dari seluruh kepala desa yang hadir. “Secara regulasi adanya dugaan itu belum bisa kita jelaskan. Namun bila itu terbukti pun Inspektorat tugasnya memulihkan pengelolaan keuangan,” katanya.

Sementara itu sebelumnya, Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mendesak Polres Sukabumi agar dapat mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan DD.

LPI menilai DD itu dipergunakan untuk hal yang tidak sesuai aturan atau regulasi.

“Dugaan penyalahgunaan anggaran DD oleh para kades yang dimaksud adalah memberikan uang jutaan rupiah kepada oknum dengan dalih untuk bantuan hukum,” kata Ketua Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat.

Ia mengaku telah menggelar unjuk rasa pada Kamis (28/07/23) lalu ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi.

Rohmat menegaskan, kalau Aksi itu untuk meminta kepala Dinas untuk merekomendasikan terkait hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Hasil pemeriksaan beberapa desa yang diduga sudah melakukan transfer ke rekening oknum LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang mana persoalan ini bukan persoalan sepele,” ujarnya.

Hal itu dilakukan karena jelas diduga keras ada dugaan penyalahgunaan anggaran DD, karena uang transfer kepada oknum LBH itu tidak sesuai peruntukkannya. Mereka berdalih itu untuk bantuan hukum.
“Memang secara regulasi mereka selalu beracuan pada Permendes Nomor 8 tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Tapi bukan berarti untuk aparatur kepala desa kan,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya meminta beberapa desa itu untuk diperiksa, termasuk oknum LBH-nya sebagai penerima. Apalagi, menurut data yang dimilikinya ada puluhan kades yang mentransfer kepada oknum LBH. “Kurang lebih 60 desa yang telah melakukan transfer itu bisa lebih. Nominal transfernya itu, satu desa ada yang Rp6 juta sampai Rp9 juta ke oknum LBH,” katanya.